Menjamurnya satuan pendidikan yang dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga memunculkan kebutuhan kuat akan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur.
Komisi X DPR RI mendorong pembentukan lembaga atau sistem khusus yang berperan menyelaraskan sasaran dan arah pembangunan pendidikan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dari Kementerian Agama; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
My Esti memaparkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kini tersebar pada banyak institusi sehingga arah dan standar menjadi tidak seragam.
Ia mencontohkan Kementerian Agama yang membina pendidikan dari PAUD hingga jenjang menengah, Kementerian Sosial yang mengembangkan program Sekolah Rakyat untuk jenjang SD hingga SMA, serta Kementerian Kesehatan yang menaungi pendidikan kedinasan.
Selain itu, ada pula inisiatif seperti Sekolah Garuda dan sekolah terintegrasi yang melibatkan kementerian lain dalam pelaksanaannya.
Menurut My Esti, semua pihak seharusnya merujuk pada standar pendidikan yang sama dan berupaya mencapai target bersama.
Namun praktik koordinasi antar-kementerian saat ini dinilai belum memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang kuat sehingga berpotensi menimbulkan ego sektoral.
Perbedaan mandat, nomenklatur, dan karakteristik tiap kementerian menjadi faktor yang memperbesar risiko ketidaksinambungan kebijakan.
Untuk itu, legislator tersebut mengusulkan pembentukan lembaga “wasit” yang bertugas menyinkronkan pencapaian target pendidikan nasional lintas kementerian.
My Esti juga menekankan perlunya penyusunan Rencana Induk Pendidikan Nasional yang bersifat integratif sebagai kompas jangka panjang pembangunan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa dokumen strategis tersebut tidak dapat disusun hanya oleh satu kementerian secara sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh pihak terkait.
Momentum pembenahan tata kelola pendidikan diharapkan dapat dikunci melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sedang berjalan.
My Esti berharap undang-undang baru itu mampu melahirkan sistem pendidikan yang lebih terintegrasi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Ia mengingatkan agar semua pihak membuka diri dan mengutamakan kepentingan nasional karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa.
My Esti Wijayati merupakan politikus dari Fraksi PDI Perjuangan dan wakil dari Daerah Pemilihan D.I. Yogyakarta.







