Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengawal upaya memasukkan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di empat daerah otonomi baru (DOB) Papua ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk.
Langkah ini dirancang untuk memperkuat akses pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di provinsi-provinsi baru belum memadai.
Ribka menyatakan upaya tersebut dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI untuk terus memperjuangkan pengajuan PSN, mengingat keterbatasan fiskal APBD pada provinsi baru, termasuk Papua Selatan.
Pernyataan itu disampaikan pada Kamis, 16 Juli 2026.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah memberi perhatian terhadap usulan ini dan saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Menurut Ribka, peran pemerintah pusat penting agar pembangunan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ia memberikan apresiasi atas percepatan penataan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.
Hingga Desember 2025, pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Selatan, serta rumah susun aparatur sipil negara (ASN) telah rampung.
Dengan keterbatasan anggaran daerah, Ribka mendorong aparatur sipil negara di Papua Selatan untuk aktif menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga pusat guna mempercepat penyelesaian program-program pembangunan.
Kementerian Dalam Negeri, menurutnya, siap memberikan pendampingan serta memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bila diperlukan.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan dana otonomi khusus secara optimal agar tidak menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang berpotensi mengurangi alokasi anggaran di masa mendatang.







