Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menyatakan fraksinya akan terus mengawal wacana penggunaan hak angket meskipun pembahasan belum bergerak signifikan.
PDI Perjuangan memberi dorongan terhadap inisiatif itu, namun menurut Samsun langkah formal membutuhkan dukungan dari fraksi-fraksi lain di DPRD.
Samsun menuturkan hal tersebut pada Selasa (21/7/02026) saat memaparkan perkembangan terakhir terkait rencana pengajuan hak angket.
Proses sempat tersendat setelah rapat paripurna yang dijadwalkan untuk membahas usulan tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum.
Meskipun demikian, agenda pembahasan hak angket masih tercantum dalam jadwal lembaga legislatif, namun pelaksanaannya bersifat tentatif dan menunggu dinamika politik internal.
Menurut Samsun, penjadwalan sudah dilakukan tapi realitas politik di internal DPRD menentukan apakah pembahasan dapat dilanjutkan.
Ia menekankan bahwa tujuan hak angket adalah melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola apabila kebijakan dinilai merugikan publik.
Samsun menambahkan mekanisme angket bukan instrumen untuk menjatuhkan kepala daerah, dan dapat dihindari selama pemerintah menunjukkan itikad dan langkah perbaikan.
Namun, jika tidak ada perubahan dan kebijakan yang diberlakukan berdampak negatif terhadap rakyat, hak angket tetap menjadi opsi yang harus ditempuh menurutnya.
Ia juga membantah anggapan pembahasan sengaja ditunda sampai perhatian publik meredup, dengan menyatakan faktor utama adalah dinamika politik di internal DPRD Kalimantan Timur.
Samsun mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan kritik dan aksi demonstrasi yang muncul dari masyarakat karena aspirasi publik berfungsi sebagai alat kontrol dalam penyusunan kebijakan.
Lebih jauh, ia meminta penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai prioritas karena keterbatasan sumber APBD menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di sektor jalan, rumah sakit, pendidikan, dan lainnya.







