Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mengembalikan mekanisme pengusulan bantuan kebudayaan ke dalam sistem anggaran provinsi.
Permintaan itu disampaikan saat reses Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2025–2026 bersama pelaku kebudayaan se-Malang Raya di Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang pada Rabu, 29/7/2026.
Para pegiat seni melaporkan hilangnya sejumlah program bantuan budaya dari sistem penganggaran provinsi.
Program yang disebut-sebut tidak lagi tersedia antara lain pengadaan gamelan, pemeliharaan situs punden, serta pembangunan dan renovasi gedung kesenian serta sanggar tari.
Menurut laporan peserta reses, menu bantuan tersebut sebelumnya dapat diajukan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Penjelasan pihak terkait menyebut penghapusan dilakukan karena dianggap masuk kewenangan pemerintah kabupaten.
Untari menilai argumentasi itu tidak tepat karena Pokir DPRD dibuat untuk menjangkau masyarakat yang tidak tersentuh APBD kabupaten.
Politikus PDI Perjuangan tersebut mendesak Disbudpar Jatim membuka kembali ruang pengusulan bantuan kebudayaan agar dukungan terhadap pelestarian seni tradisi dapat maksimal.
Ia bahkan menargetkan setiap kecamatan di Jawa Timur setidaknya memiliki satu perangkat gamelan sebagai sarana pembinaan seni budaya.
Selain fasilitas, Untari juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan kebudayaan yang mencakup bahasa daerah, seni tari, seni rupa, dan pelestarian Aksara Jawa.
Upaya pendidikan aksara itu disebut telah dimulai melalui kolaborasi dengan Paguyuban Aksara Jawa dan peluncuran Kartu Aksara Jawa.
Dalam pertemuan reses, pengelola Madrasah Diniyah (Madin) mengeluhkan dampak kebijakan full day school terhadap kesempatan anak-anak mengikuti pendidikan mengaji di lingkungan setempat.
Madin menyatakan siswa yang baru pulang sekolah pada pukul 15.00–16.00 sulit lagi berjalan menuju mushola atau TPQ, terutama di wilayah pedesaan dengan jarak antarrumah yang jauh melewati sawah dan perbukitan.
Untari memandang penguatan aktivitas seni budaya dan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan karakter generasi muda.
Menurutnya, kegiatan seperti menari, nembang, dan mengaji dapat menjadi alternatif positif yang mengurangi ketergantungan anak pada gawai.
Ia juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya masalah sosial yang menimpa remaja, termasuk kasus HIV, pernikahan usia dini, dan persoalan kesehatan mental.
Komisi E DPRD Jatim menyambut baik kebijakan Penjabat Gubernur Jawa Timur yang mengeluarkan Surat Edaran tentang penataan penggunaan gawai bagi siswa SMA/SMK, yakni kewajiban menyimpan ponsel di luar kelas selama proses belajar mengajar.
Untari menegaskan aturan tersebut bukan untuk melarang penggunaan gadget sepenuhnya, melainkan untuk mengembalikan fokus anak pada proses belajar dan interaksi keluarga yang berkualitas.







