Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai pada Kamis (23/07/2026) menjadi lokasi pelaksanaan latihan pengendalian massa yang disimulasikan secara nyata.
Aksi dipentaskan oleh sekelompok yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Nelayan Dumai yang menuntut pembebasan sebuah kapal beserta sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) yang dikabarkan diamankan oleh Lanal Dumai.
Awalnya demonstrasi berlangsung teratur, namun negosiasi yang gagal membuat suasana berubah tegang dan memicu upaya dorongan ke pagar pengamanan oleh beberapa peserta.
Massa juga melancarkan seruan yang semakin tegas dan mencoba memprovokasi reaksi petugas yang berjaga di gerbang utama markas.
Menyikapi eskalasi tersebut, Lanal Dumai langsung menerjunkan Satu Kompi Pasukan Pengendali Massa (Dalmas) untuk menstabilkan keadaan.
Prajurit Dalmas membentuk barikade dengan formasi rapi dan menerapkan pendekatan kombinasi tegas serta persuasif guna membatasi pergerakan massa.
Operasi dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional standar sehingga kerumunan berhasil diurai dan tindakan provokatif dapat dipukul mundur tanpa menimbulkan korban atau kerusakan fasilitas.
Latihan itu bukan peristiwa nyata, melainkan bagian dari skenario Uji Lanal Teladan yang dilaksanakan oleh Tim Penguji Dinas Operasi dan Latihan TNI AL (Disopslatal) Mabesal.
Simulasi tersebut dirancang sedekat mungkin dengan kondisi riil untuk menguji kemampuan personel dalam pengambilan keputusan cepat, tepat, dan terukur saat menghadapi potensi konflik terbuka.
Penilaian meliputi kecepatan respons, efektivitas komando dan pengendalian, komunikasi antarunsur, serta penerapan prosedur pengendalian massa sesuai ketentuan yang berlaku.
Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut (P) Agung N. Kusumaji, menegaskan bahwa Uji Lanal Teladan bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit agar mampu bertindak cepat, tepat, dan terukur dalam setiap dinamika tugas lapangan.
Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Lanal Dumai untuk membangun satuan yang tangguh, adaptif, dan profesional dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas keamanan maritim di wilayah kerja.







