Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto membuka rangkaian uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029.
Proses ini menjadi penentu siapa saja yang akan mengawasi penyiaran nasional di tengah pesatnya perkembangan media digital dan persoalan regulasi konten.
Utut menyampaikan Komisi I menerima daftar 27 nama dari Menteri Komunikasi dan Digital.
Satu calon mengundurkan diri pada 1 Juli 2026 sehingga peserta yang mengikuti seleksi berkurang menjadi 26 orang.
Pada hari pertama uji kelayakan, tujuh kandidat menjalani sesi wawancara di hadapan Komisi I.
Nama-nama yang tampil pada hari pertama adalah Amin Sabana, Evri Rizqi Monarshi, Analisa, Sapardiyono, Ahmad Fariqul Badi, Widhi Kurniawan, dan Suciati Eka Candra Sari.
Utut menekankan bahwa para peserta datang dari beragam latar profesional.
Di antara mereka terdapat akademisi bergelar magister dan doktor, praktisi komunikasi, jurnalis senior, serta petahana anggota KPI.
Komisi I meminta setiap kandidat memaparkan visi, misi, dan program kerja secara rinci serta berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Utut menilai uji kelayakan ini krusial karena akan sangat memengaruhi hasil akhir pemilihan komisioner KPI Pusat.
Sebelum tahapan seleksi dimulai, Komisi I membuka kanal bagi publik untuk menyampaikan masukan mengenai seluruh kandidat sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas.
Selain tujuh peserta hari pertama, ada 19 calon lain yang dijadwalkan mengikuti uji kelayakan.
Daftar calon yang akan mengikuti tahapan selanjutnya meliputi Tulus Santoso, Cecep Suryadi, Buyung Wijaya Kusuma, Aliyah, Carlos Margondo Pardede, Heard C. C. Runtuwene, Muhammad Hasrul, Hasan Haris, Witharja, Henry Sianipar, Fuji Samantha, Elprisdat, Ferdi Setiawan, Tri Andri Supriyadi, Anastasia Kristi Damayanti, Neneng Athiatul Faiziyah, Rizky Wahyuni, Jalu Pradhono Priambodo, Kawiyan, dan Andi Sukmono.
Hasil uji kelayakan ini nantinya akan menjadi dasar penetapan anggota KPI Pusat periode 2026–2029 oleh Komisi I DPR RI.
Komisi berharap komisioner terpilih mampu menghadapi tantangan pengawasan penyiaran di era konvergensi media, menjaga kualitas siaran, serta menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.







