Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menutup permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memberhentikan 261 pegawai.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dari PDI Perjuangan menyambut langkah itu namun menggarisbawahi bahwa penutupan dapur bermasalah seharusnya merupakan kewajiban dasar, bukan terobosan istimewa.
Charles menyampaikan pernyataannya pada Selasa (28/7).
Dia menyoroti temuan bahwa sejumlah SPPG tetap dipaksakan beroperasi meski belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya kelemahan pada desain dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak tahap awal.
Charles menegaskan bahwa pengawasan reaktif tidaklah cukup; verifikasi dan perizinan yang ketat di hulu harus menjadi penghalang agar dapur yang tidak laik tidak pernah beroperasi.
Terkait pemecatan 261 pegawai, ia berharap tindakan korektif itu menjadi bukti komitmen untuk memberantas praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang di internal BGN.
Ia juga mengingatkan kasus hukum yang pernah menjerat pimpinan BGN sebelumnya sebagai pelajaran penting bagi penegakan akuntabilitas.
Penindakan, menurut Charles, perlu dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Dia berharap kepemimpinan baru BGN memanfaatkan momentum ini untuk merombak total mekanisme penyaluran MBG agar lebih aman, akuntabel, dan tepat sasaran.







