Giri Ramanda Kiemas, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta agar usulan kenaikan gaji dan tunjangan bagi kepala daerah ditunda sementara waktu.
Ia menilai keputusan itu perlu diambil sampai kondisi perekonomian nasional membaik dan postur anggaran pemerintahan kembali berada pada posisi yang lebih sehat.
Menurut Giri, penundaan menunjukkan sikap keadilan dan empati pemerintah kepada masyarakat yang masih merasakan tekanan ekonomi.
Dia menyatakan kajian terhadap struktur pendapatan unsur pemerintahan daerah tetap boleh dilakukan, tetapi peningkatan pendapatan kepala daerah sebaiknya ditangguhkan mengingat upaya efisiensi anggaran di tingkat pusat dan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Giri pada Senin (3/8/2026).
Giri juga menolak anggapan bahwa rendahnya gaji merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi.
Ia menegaskan bahwa korupsi lebih terkait dengan persoalan integritas individu ketimbang besaran pendapatan yang diterima.
Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga pertengahan 2026 tercatat 17 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT), di mana sebagian besar melibatkan kepala daerah serta sejumlah instansi pemerintahan seperti sektor perpajakan dan bea cukai.
OTT paling terakhir dilakukan pada akhir Juli 2026 terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Giri menyatakan bahwa jika kondisi ekonomi nasional pulih dan ruang fiskal pemerintah membaik, pembahasan kenaikan gaji kepala daerah dapat dilanjutkan dengan acuan indikator yang jelas dan terukur.
Dia menambahkan bahwa peningkatan pendapatan semestinya menjadi bentuk penghargaan atas kinerja nyata kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Sebagai contoh indikator yang dapat dipertimbangkan adalah ukuran kinerja, besaran beban tanggung jawab, serta biaya sosial yang ditanggung, namun semua harus memperhatikan kewajaran.
Giri juga mengingatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap struktur pendapatan kepala daerah di masa mendatang, termasuk kajian terhadap pendapatan unsur legislatif daerah yang menjadi mitra penyelenggaraan pemerintahan daerah.







