Pemerintahan Presiden Donald Trump menerapkan tarif baru sebesar 10 persen dan 12,5 persen atas impor dari 60 mitra dagang, menurut laporan Reuters, Jumat, 24 Juli 2026.
Langkah ini diberlakukan setelah berakhirnya tarif global sementara sebesar 10 persen.
Penentuan tarif didasari oleh penilaian terhadap lemahnya penegakan larangan kerja paksa di negara-negara mitra perdagangan Amerika Serikat.
Kebijakan baru tersebut mencakup sekitar 99,4 persen dari total impor ke Amerika Serikat.
Penerapan tarif dilaksanakan berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS 1974.
Penggunaan dasar hukum Pasal 301 dianggap memiliki kekuatan hukum yang lebih kokoh setelah Mahkamah Agung AS sebelumnya membatalkan kebijakan tarif timbal balik Trump pada Februari lalu.
Beberapa kategori produk dikecualikan dari tarif ini, antara lain minyak, gas, pupuk, jenis bahan pangan tertentu, kendaraan bermotor, baja, aluminium, tembaga, pesawat terbang, dan mineral kritis.
Selain itu, barang yang memenuhi ketentuan Perjanjian Perdagangan Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA) tidak dikenai tarif baru ini.
Barang-barang yang sedang dalam perjalanan dibebaskan dari pungutan tarif hingga 28 Juli.
Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menyatakan bahwa larangan impor barang hasil kerja paksa telah lama menjadi kebijakan Amerika Serikat.
Greer menambahkan bahwa AS mendorong semua mitra dagang untuk menerapkan standar serupa demi melindungi hak-hak pekerja.
Pemerintah AS menyatakan tujuan kebijakan ini adalah menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan menghapus praktik kerja paksa dalam rantai pasok global.
Indonesia masuk dalam kelompok negara yang dikenai tarif 10 persen bersama Kanada, Malaysia, India, Inggris, dan negara lain.
Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Swiss dikenai tarif efektif sebesar 10 persen atau 12,5 persen.
Sementara itu, 38 negara lainnya, termasuk Vietnam dan Tiongkok, dikenai tarif 12,5 persen.
Kebijakan ini memicu protes dari sejumlah mitra dagang Amerika Serikat dan menuai perhatian para pengamat.
Sejumlah pengamat menilai penggunaan Pasal 301 menjadikan tarif baru lebih sulit digugat di pengadilan karena ketentuan hukum tersebut telah bertahan dari berbagai tantangan.
Pemerintah AS menegaskan kebijakan ini bukan sekadar pengganti tarif global yang berakhir, melainkan bagian dari upaya menanggulangi kerja paksa dalam rantai pasok internasional.







