Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengusulkan pengenaan biaya lebih dari US$100.000 (Rp1,7 miliar) untuk visa H-1B baru, menurut laporan Reuters, Selasa, 25 Agustus 2026.
Pemerintah menerbitkan rancangan peraturan pada Senin, 24 Agustus 2026, yang dimaksudkan untuk mengesahkan pungutan tersebut setelah sebelumnya sempat dibekukan oleh putusan pengadilan.
Kebijakan itu pertama kali diterapkan secara sementara oleh pemerintahan Trump tahun lalu dan menyasar visa yang sering digunakan sektor teknologi, pendidikan, dan riset.
Seorang hakim federal pada Juni lalu menilai langkah tersebut melanggar hukum dan memblokir penerapannya, dan kini Mahkamah Banding di Boston sedang menelaah keputusan tersebut.
Gugatan serupa juga tengah dipertimbangkan oleh pengadilan lain atas tuntutan yang diajukan oleh kelompok bisnis besar.
Aturan biaya baru tidak berlaku bagi warga asing yang sudah berada di Amerika Serikat dengan status pelajar, kelompok yang mencakup sebagian besar penerima H-1B baru.
Kebijakan ini juga tidak berlaku untuk perpanjangan visa H-1B yang sudah ada.
Trump dan pendukungnya menyatakan program H-1B kerap disalahgunakan oleh perusahaan yang merekrut pekerja asing dengan upah lebih rendah untuk menggantikan tenaga kerja Amerika.
Sementara itu, asosiasi bisnis dan sejumlah perusahaan berargumen H-1B krusial untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja berkualifikasi dan membantu perekrutan talenta dengan keahlian tinggi.
Dokumen pengadilan menunjukkan sekitar 70 perusahaan telah membayar biaya US$100.000 (Rp1,7 miliar) untuk 85 permohonan visa hingga akhir Februari.
Pemerintahan Trump mendasarkan kebijakan ini pada kewenangan presiden dalam undang-undang imigrasi yang digunakan untuk membatasi masuknya warga asing yang dianggap berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Langkah tersebut digugat oleh Kamar Dagang AS, beberapa negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat, serta koalisi serikat pekerja dan perusahaan.
Para penggugat berargumen kewenangan presiden tidak dapat meniadakan ketentuan undang-undang yang mengatur program H-1B, dan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri tidak berwenang memungut biaya, pajak, atau pungutan lain untuk menghasilkan pemasukan tanpa persetujuan Kongres.
Pemerintahan juga memberlakukan penguatan pemeriksaan terhadap pemohon H-1B dan mengusulkan proses seleksi baru yang mengutamakan pekerja dengan keterampilan serta gaji lebih tinggi.
Pada awal Agustus, Departemen Keamanan Dalam Negeri menambahkan biaya hingga US$4.500 (Rp79,7 juta) untuk sejumlah permohonan perpanjangan masa tinggal pekerja H-1B atau pemindahan pekerja dari negara lain ke Amerika Serikat.







