Dalam acara bertajuk ‘Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996’ yang digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa penyerangan tersebut termasuk salah satu pelanggaran HAM paling brutal pada dekade 1990-an.
Ia menegaskan bahwa kekerasan pada hari itu melibatkan intervensi unsur penguasa dan tidak boleh dibiarkan hilang tanpa proses hukum yang tuntas.
Catatan resmi menyebutkan bahwa peristiwa itu mengakibatkan 5 orang tewas.
Peristiwa tersebut juga menyebabkan 149 orang mengalami luka-luka.
Selain korban tewas dan terluka, 23 orang dilaporkan hilang hingga saat ini.
Dalam kajian yang dikemukakan, Amnesty International memakai istilah resmi “raid” untuk mendeskripsikan penyerangan bersenjata terhadap kantor partai tersebut.
Usman menilai penggunaan istilah “kerusuhan” justru mereduksi dan mengaburkan karakter kekerasan terstruktur yang terjadi pada hari itu.
Ia mengimbau agar kasus Tragedi Kudatuli dibuka kembali melalui mekanisme Pengadilan HAM Ad Hoc agar akar peristiwa dan keterlibatan aktor terkait dapat diungkap.
Usman juga menekankan tanggung jawab partai politik untuk mendorong penyelesaian hukum atas pelanggaran HAM berat tersebut.
Menurutnya, tanpa pembongkaran yang menyeluruh dan penegakan hukum, risiko kebrutalan serupa kembali terjadi tetap nyata.







