JENGGALA.ID – Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menambah aturan baru syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) semakin memuluskan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024. Meskipun begitu, Juru Bicara TPN GP, Chiko Hakim, menegaskan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam perdebatan mengenai hal ini. Mereka saat ini hanya fokus pada program kerja untuk memenangkan Ganjar.
Chiko menjelaskan bahwa TPN GP tidak memberikan perhatian khusus terhadap apakah Gibran akan menjadi cawapres dari capres lain atau menolak tawaran tersebut, meskipun putusan MK telah memberikan izin untuk langkah tersebut. Chiko juga mengkritik putusan MK, menyatakan bahwa mereka seharusnya hanya memutuskan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak, bukan menambah aturan baru, seperti persyaratan bahwa capres dan cawapres harus memiliki pengalaman menjadi kepala daerah.
Chiko berpendapat bahwa ketika MK menambahkan persyaratan yang tidak terdapat dalam materi pokok UU yang sedang diuji, yaitu ketentuan bahwa capres dan cawapres harus pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, MK telah melebihi kewenangannya sebagai institusi negara. Di sisi lain, Chiko menganggap bahwa putusan MK tersebut tidak memiliki fungsi legislasi, sehingga persyaratan baru yang ditetapkan oleh MK tidak memiliki kekuatan hukum.
Chiko menjelaskan bahwa putusan MK baru akan memiliki kekuatan hukum setelah pemerintah dan DPR merevisi aturan yang berlaku. Dengan kata lain, sebelum ada perubahan dalam UU Pemilu, siapapun yang masih berusia di bawah 40 tahun dan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah tidak dapat didaftarkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
MK telah mengabulkan gugatan yang mengubah persyaratan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, dengan menetapkan bahwa mereka harus berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Gugatan ini diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Ketua MK, Anwar Usman, mengumumkan keputusan ini dalam sidang di Gedung MKRI, Jakarta, pada Senin (16/10).







