JENGGALA.ID – KOTA BANDUNG. Suasana Bandung dipenuhi gerakan ketidaksetujuan saat pedagang kaki lima (PKL) Dalam Kaum dan mahasiswa dari berbagai universitas di kota ini turun ke jalan.
Protes ini berlangsung dari pukul 09.00 hingga 14.00 WIB pada tanggal 12 Desember 2023, menyajikan episode dramatis di depan Kantor Walikota Bandung, Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung.
PKL Dalam Kaum saat ini menemui rintangan setelah Pemerintah Kota Bandung mengambil tindakan tegas dengan menertibkan dan berencana merelokasi mereka ke Basement Masjid Agung Alun-Alun Bandung pada tanggal 7 Desember 2023.
Baca Juga: Belum Sebulan Diresmikan Gubernur, Atap Shelter Alun-alun Kasepuhan
Keputusan ini disoroti keras oleh PKL Dalam Kaum, menilainya sebagai langkah yang kurang bijaksana dan tanpa mempertimbangkan kelangsungan usaha mereka.
Belum ada kesepakatan yang tercapai antara PKL dan pemerintah Kota Bandung. Dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintah, seperti Sekretaris Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi, dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Atet Dedi Handiman, terungkap bahwa Pj. Walikota yang diharapkan untuk bertemu tidak dapat hadir ataupun memberikan respons.
Baca Juga: PJ Wali Kota Cimahi Resmikan Ramadan Expo Kota Cimahi
PKL Dalam Kaum belum bisa berdagang selama 7 hari sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang memberikan solusi yang memadai.
Walaupun tidak mendapat respon yang jelas dari pemerintah, PKL tetap menunjukkan niat untuk kembali berdagang sambil menunggu respons yang diharapkan dari Pemerintah Kota Bandung.

Baca Juga: Anggaran Pemilu 2024 Belum Disepakati, Alasan Penundaan Pemilu?
Bintang Simbolon, koordinator aksi dari Paguyuban PKL Dalam Kaum, memberikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung yang menertibkan dan merelokasi PKL di sekitar Jalan Kaum, dengan tujuan ke Basement Masjid Agung Alun-Alun Bandung.
PKL Dalam Kaum menilai kebijakan ini sebagai sesuatu yang sulit dimengerti, mengingat pertimbangan lokasi yang dianggap tidak strategis dan tidak mampu menampung seluruh PKL.
Baca Juga: Saat Ditanya Satpam, Gregorius Ronald Tannur Mengaku Bingung
Dampak ekonomi dari kebijakan pemerintah sangat terasa bagi PKL Dalam Kaum, menghambat keberlangsungan hidup dan pendidikan mereka. Tuntutan Paguyuban PKL Dalam Kaum dilontarkan dengan jelas:
Baca Juga: Hasil Otopsi Korban Penganiayaan Dini Sera Afrianti: Luka Fatal
1. Menolak di Relokasi ke Basement atau Tempat Relokasi Manapun.
2. Membina dan Menata PKL di Lokasi Asal.
3. Menghentikan Intimidasi Aparat kepada PKL Dalam Kaum.
Protes ini memunculkan perhatian di tengah masyarakat, dan PKL Dalam Kaum dengan mantap memastikan bahwa mereka akan terus menuntut hak-hak mereka demi kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik.







