• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » Lokalistik » Tolak Kelola Izin Tambang, Pewarna Apresiasi KWI dan PGI, Tak Mau Jadi ‘Stempel’ Rezim

Tolak Kelola Izin Tambang, Pewarna Apresiasi KWI dan PGI, Tak Mau Jadi ‘Stempel’ Rezim

Bobby Suryo by Bobby Suryo
Juni 10, 2024 20:07
in Lokalistik
0
Tolak Kelola Izin Tambang, Pewarna Apresiasi KWI dan PGI, Tak Mau Jadi ‘Stempel’ Rezim

Tolak Kelola Izin Tambang, Pewarna Apresiasi KWI dan PGI, Tak Mau Jadi ‘Stempel’ Rezim

0
SHARES
17
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

SULSEL, JENGGALA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) mengapresiasi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) yang mengambil sikap berbeda dari lembaga keagamaan lainnya dengan menolak mengelola izin tambang kendati diberi akses lewat regulasi terbaru pemerintah.

Di ujung kekuasaannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi karpet merah kepada ormas keagamaan mengelola izin tambang lewat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berita Terkait

Musa Rajekshah Tinjau Jalan Nasional Serdang Bedagai

GRIB Jaya Tapsel dan Ojol Sidimpuan-Tapsel Pastikan Aman

Peraturan itu memberi prioritas kepada ormas keagamaan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Namun, KWI dan PGI menyatakan tidak akan menggunakan kesempatan itu karena tidak sesuai dengan bidang pelayanan dan pilihan sikap terkait masalah lingkungan.

Ketua PEWARNA Sulawesi Selatan, Jansen Saputra Godjang, menyebut langkah KWI dan PGI itu “patut diapresiasi” karena “tentu dilatari pertimbangan kritis ihwal model kerja industri ekstraktif yang destruktif sekaligus bisa dibaca sebagai gambaran akan realitas KWI dan PGI yang banyak membersamai warga di lingkar tambang selama ini.”

Pilihan itu, katanya kepada Pewarna, juga menunjukkan bahwa KWI dan PGI “tidak terjebak pada keuntungan kelompok sendiri, tetapi punya sensitivitas yang tinggi dengan masyarakat korban dan lingkungan hidup.”

Dalam sebuah pernyataan pada 6 Juni 2024 baru-baru ini, Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI, Romo Marthen Jenarut, menyebut “KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran” pemerintah.

“Gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan sesuai prinsip berkelanjutan di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup,” sebutnya pada Pewarna.

Sebagai lembaga keagamaan, peran KWI hanya berkaitan dengan “tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), Kerygma (pewartaan), Liturgi (ibadat) dan Martyria (semangat kenabian).”

Dengan begitu, katanya, KWI akan tetap konsisten melakukan pewartaan dan pelayanan dan ingin mewujudkan tata kehidupan bersama yang bermartabat.

Ia menegaskan KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian agar segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan Gereja Katolik.

Prinsip-prinsip itu seperti menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum serta menjaga keutuhan ciptaan alam semesta.

Pernyataan Marthen, imam dari Keuskupan Ruteng itu, muncul setelah Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo berkata bahwa sehari sebelumnya bahwa, KWI tidak berkompeten di bidang pertambangan sehingga menolak tawaran pemerintah.

“Saya tak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya,” kata mantan Ketua KWI itu.

Langkah otoritas Gereja Katolik telah diikuti organisasi berbasis Katolik seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

“Kalaupun ada penawaran (dari pemerintah, PMKRI pasti menolak,” kata Ketua Presidium PP PMKRI, Tri Natalia Urada.

Ia menjelaskan pertimbangan paling mendasar adalah PMKRI “tidak ingin mencederai independensi sebagai organisasi kemahasiswaan” dan “kami tidak mau pembinaan dan perjuangan terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan usaha tambang.”

Sebaliknya, “kami akan terus menyikapi dan mengkritik berbagai persoalan yang diakibatkan oleh operasi industri pertambangan.”

Ia berkata, PMKRI menilai pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan berisiko menimbulkan konflik agraria baru dengan masyarakat dan mempertajam ketimpangan sosial.

“Karena itulah, kata dia, PMKRI berharap pemerintah menghentikan rencana ini,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa, ormas itu justru dijadikan “stempel” oleh rezim kekuasaan politik.

Pewarta: Yustus

SummarizeShare

Berita Terkait

Musa Rajekshah Tinjau Jalan Nasional Serdang Bedagai

Musa Rajekshah Tinjau Jalan Nasional Serdang Bedagai

by Jenggala 005
September 12, 2026
0

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah melakukan peninjauan terhadap pelebaran dan penambahan jalur pada ruas Jalan Nasional di Seirampah, Kabupaten Serdangbedagai, Sumatera Utara pada Sabtu (12/9). Kunjungan...

GRIB Jaya Tapsel dan Ojol Sidimpuan-Tapsel Pastikan Aman

GRIB Jaya Tapsel dan Ojol Sidimpuan-Tapsel Pastikan Aman

by Jenggala 005
September 12, 2026
0

Ketua DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) Tapanuli Selatan, Edi Arianto Hasibuan SH, dan Ketua Gojek Kota Salak (Gokolak) Kota Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan, Jonson Karo Karo, menegaskan...

Polsek Siantar Utara Tangani Keributan 2 Wanita Lewat Mediasi

Polsek Siantar Utara Tangani Keributan 2 Wanita Lewat Mediasi

by Jenggala 005
September 12, 2026
0

Polsek Siantar Utara menyelesaikan perselisihan dua warga melalui proses mediasi resmi. Peristiwa berlokasi di Jl. Bah Birong Ujung, Marlegot, Kel. Sigulanggulang, Kec. Siantar Utara. Keributan terjadi pada Selasa...

Puluhan Ekskavator Diduga Lakukan PETI di Lahan Eks PT M3

Puluhan Ekskavator Diduga Lakukan PETI di Lahan Eks PT M3

by Jenggala 005
September 12, 2026
0

Puluhan unit alat berat jenis ekskavator diduga keras melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di bekas lahan PT. M3 di Pulau Padang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal....

Next Post
Pesawat yang Membawa Wakil Presiden Malawi Hilang

Pesawat yang Membawa Wakil Presiden Malawi Hilang

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.