JENGGALA.ID – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Hasanuddin mengungkapkan pendiriannya yang menolak opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI dengan alasan menjaga stabilitas Pemilu 2024. Menurutnya, sesuai dengan aturan yang berlaku, pergantian posisi panglima harus tetap dilakukan tanpa mengabaikan situasi apapun.
Hasanuddin menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Pasal 53 menetapkan usia pensiun perwira tinggi pada usia 58 tahun. Selain itu, Pasal 60 menyebutkan bahwa opsi perpanjangan masa jabatan hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat militer atau darurat perang. Hal ini mengundang pertanyaan apakah saat ini sedang terjadi darurat militer atau darurat perang yang membutuhkan perpanjangan masa jabatan. Hasanuddin juga mencurahkan pertimbangan mengenai kelayakan memimpin ratusan ribu prajurit aktif oleh seorang pensiunan serta pentingnya melibatkan generasi muda dalam kepemimpinan.
Menurutnya, organisasi militer seperti TNI sudah memiliki persiapan untuk menghadapi berbagai situasi, termasuk Pemilu 2024. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada urgensi untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan hanya untuk kepentingan politik. Fungsi TNI, menurut Hasanuddin, adalah untuk membantu kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas nasional, termasuk dalam situasi seperti Pilpres dan Pileg, bukan sebagai rival utama.
Opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, menjadi topik perbincangan karena mendekati masa pensiunnya pada Desember 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan kepastian mengenai kebijakan ini dan menyatakan bahwa prosesnya masih berlangsung. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan akan diterapkan menjelang masa pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhir tahun ini.







