Pemerintah Tiongkok menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan tarif yang diumumkan Amerika Serikat, menilai langkah tersebut berpotensi merusak stabilitas perdagangan internasional.
Menurut laporan Global Times pada Sabtu, 25 Juli 2026, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menetapkan tarif baru sebesar 10 persen dan 12,5 persen yang diberlakukan kepada 60 mitra dagang setelah tarif global sementara 10 persen berakhir.
Tiongkok masuk dalam kelompok yang dikenai tarif 12,5 persen.
Sementara itu, Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan Uni Eropa dikenai tarif dalam kisaran 10 hingga 12,5 persen.
Pemerintah Tiongkok menyoroti bahwa kebijakan tersebut mencakup sekitar 99,4 persen impor Amerika Serikat, meski terdapat pengecualian untuk komoditas tertentu seperti minyak, gas, pupuk, beberapa bahan pangan, dan produk tertentu lainnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menegaskan penentangan negaranya terhadap penerapan tarif sepihak dalam penyelesaian sengketa perdagangan.
Zhou Mi, peneliti di Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, memperingatkan bahwa cakupan tarif yang luas akan berdampak pada banyak pelaku usaha.
Ia menambahkan kebijakan tersebut berisiko mengacaukan perencanaan bisnis, memperburuk ekspektasi pasar, menaikkan biaya perusahaan, dan merugikan konsumen Amerika.
He Weiwen dari Center for China and Globalization menilai langkah AS telah mempolitisasi isu tarif, bahkan menjadikan kebijakan itu sebagai alat politik terhadap negara-negara sekutu.
Kementerian Perdagangan Tiongkok juga menolak pembatasan perdagangan sepihak yang menggunakan tuduhan kerja paksa sebagai dasar tindakan.
Beijing mendesak Washington untuk menjaga stabilitas hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral serta melanjutkan pembahasan mengenai pengurangan tarif timbal balik.
Penolakan internasional terhadap tarif baru AS muncul dari berbagai negara.
Brasil menyatakan akan membawa kebijakan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sementara Norwegia, Selandia Baru, dan Australia ikut mengkritik langkah Washington.







