Jenggala.id – Kegiatan jual-beli melalui TikTok Shop telah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diumumkan pada Selasa (26/9).
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan perlunya pengaturan dalam perdagangan digital. Ia mengatakan bahwa platform media sosial, seperti TikTok, yang ingin bertransformasi menjadi social commerce harus memperoleh izin usaha khusus.
“Jika sebuah platform ingin bergerak ke arah social commerce, mereka harus memperoleh izin usaha tersendiri. Perdagangan sosial seperti media televisi. Mereka dapat melakukan iklan dan promosi, tetapi tidak diizinkan untuk berfungsi sebagai toko,” tegasnya.
Baca juga : Presiden Jokowi Respon Fenomena Pasar TikTok
Setelah pelarangan ini diumumkan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan tanggapan terkait TikTok Shop.
Bahlil mengklarifikasi bahwa saat ini TikTok hanya terdaftar sebagai platform media sosial di Indonesia dan tidak memiliki izin untuk menjalankan bisnis toko online.
Dia juga mengingatkan TikTok agar tidak menciptakan konflik di antara warga Indonesia setelah larangan ini diberlakukan.
Baca juga : Makin Canggih, TikTok Uji Coba Fitur Avatar Gunakan AI
“Dia (TikTok) tidak boleh menciptakan ketidakharmonisan di antara kita. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kita. Misalnya, seorang penjual jilbab dihargai sekitar Rp75 ribu, sedangkan TikTok menjual dengan harga Rp5 ribu. Ini akan membuat UMKM kita kesulitan berkembang,” tambahnya.
Sementara itu, Luhut meyakini bahwa pelarangan TikTok Shop di Indonesia tidak akan mengganggu investasi dari perusahaan China tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah melarang TikTok secara keseluruhan.
Luhut menekankan bahwa langkah pemerintah adalah untuk memisahkan antara media sosial dan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui TikTok Shop.
Baca juga : Larangan Impor Baju Bekas, Penjual BABE Jadi Sorotan
“Kami ingin memisahkan media sosial dari perdagangan. Kami tidak pernah melarang TikTok. Jadi yang kami larang adalah penggabungan perdagangan dengan media sosial,” ujar Luhut.
Ia juga menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan CEO TikTok, Shou Zi Chew, setelah pelarangan TikTok Shop, dan perusahaan aplikasi media sosial asal China tersebut telah menerima kebijakan ini.







