TikTok Shop Dilarang Berjualan di Indonesia, Mulai Berlaku Minggu Depan

JENGGALA.ID - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah mengeluarkan larangan resmi terhadap social commerce seperti TikTok Shop yang berjualan dan melakukan transaksi jual-beli. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang diumumkan pada 26 September 2023. Meskipun aturan ini sudah berlaku, Menteri Zulkifli memberikan masa transisi kepada social commerce untuk mematuhi peraturan ini mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih aktif dalam sosialisasi aturan ini. "Peraturan ini sudah berlaku sejak kemarin, tetapi kita memberikan beberapa hari untuk memberi tahu dan memberi waktu seminggu untuk mematuhi aturan ini," ungkapnya dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan pada Rabu (27/9). Menteri Zulkifli juga menjelaskan bahwa social commerce yang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah karena mereka hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi. Selain itu, aturan ini juga menetapkan harga minimum sebesar US$100 per unit barang asal luar negeri yang dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Namun, pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak akan terkena batasan tersebut. "Hanya berlaku untuk barang impor dari luar negeri. Pedagang dalam negeri bebas menentukan harga," tambahnya. Dalam konteks pedagang yang mungkin terdampak oleh aturan ini, Menteri Zulkifli menyatakan bahwa mereka dapat beralih ke platform e-commerce lain agar tetap dapat berjualan. Menurutnya, para pedagang tersebut memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berpindah platform. Fenomena TikTok Shop telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat antara produk-produk TikTok Shop yang sangat murah dengan produk lokal yang dijual oleh pedagang Indonesia baik di toko offline maupun marketplace lainnya. Selain itu, produk yang dijual oleh pedagang TikTok Shop juga dituding sebagai hasil perdagangan lintas batas atau cross border. Jika tuduhan ini benar, maka barang-barang impor ini dapat dijual kepada pembeli tanpa melalui proses impor yang seharusnya diperlukan. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 21 juta UMKM lokal yang telah bergabung dengan marketplace. Namun, pedagang lokal tetap mengalami kesulitan bersaing dengan banjirnya barang-barang impor. "Tentunya ini menjadi ancaman bagi UMKM. Meskipun kita mendukung perdagangan bebas, setiap negara juga perlu melindungi UMKM agar tidak kalah bersaing," jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (11/7).

TikTok Shop Dilarang Berjualan di Indonesia, Mulai Berlaku Minggu Depan

Dua Lembaga Survei Rilis Kemenangan Paslon Nomor Dua, Adhitia Yudisthira Minta Tim Relawan Perkuat dan Kawal Suara

Keunggulan Suaib Mansur-Triyono Kusnan dalam Debat Calon Bupati Luwu Utara

BeritaLainnya

Dua Lembaga Survei Rilis Kemenangan Paslon Nomor Dua, Adhitia Yudisthira Minta Tim Relawan Perkuat dan Kawal Suara

Keunggulan Suaib Mansur-Triyono Kusnan dalam Debat Calon Bupati Luwu Utara

Bittime Resmi Jadi Anggota Bursa Kripto dan Kliring Komoditi Indonesia

Wujudkan Lingkungan Bersih, Kelurahan Karangmekar Gelar Gebyar Sasar Lingkungan

Mengenal Selaput Dara, Bagian dari Organ Reproduksi

Relawan dan Tukang Cukur Se-Banyuresmi Deklarasikan Dukungan Untuk Paslon Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan

Gugatan LSM Forum Peduli Toraja ke PTUN Makassar Ditolak

Ahli Beberkan Prediksi Terbaru tentang XRP, Apa yang Harus Diketahui?

Ombudsman: Warga Rempang Tertekan, Anak Dipaksa Tanda Tangan

Recommended

Viral Di Medsos Penampakan Kota Gaib Saranjana

53.687 Pelanggar Selama Operasi Lodaya di Kabupaten Bandung

Menlu ungkap WNI di Gaza Kondisinya Baik

DBD Mengancam Kota Serang Banten, Dua Korban Meninggal Dunia

TikTok Shop Dilarang Berjualan di Indonesia, Mulai Berlaku Minggu Depan

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended