JENGGALA.ID – Ombudsman Republik Indonesia telah mengungkapkan bahwa aparat gabungan TNI/Polri mendatangi rumah warga di Kampung Pasir Panjang, Rempang, Batam untuk meminta persetujuan mereka terkait relokasi yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Menurut Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, warga Kampung Pasir Panjang merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari pemerintah tentang Rempang Eco City. Mereka juga merasa bahwa pembangunan ini terlalu terburu-buru, dengan informasi yang sering berubah dan tidak pasti.
Widi mengungkapkan bahwa warga Kampung Pasir Panjang menolak untuk direlokasi. Mereka lebih mendukung upaya penataan kampung mereka dan berharap pemerintah akan membantu dalam pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang, bukan relokasi seperti yang diusulkan oleh BP Batam.
Widi juga melaporkan bahwa warga Kampung Sembulang mengalami tekanan karena petugas TNI/Polri turun ke rumah mereka dan bahkan mengisi formulir dan tanda tangan atas nama warga yang tidak berada di rumah.
Selain itu, Widi mengatakan bahwa warga yang menolak relokasi tidak diberi kesempatan untuk berbicara dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat kunjungannya ke Rempang. Ada juga tekanan terhadap warga, terutama pegawai pemerintah, yang khawatir akan kehilangan mata pencaharian jika mereka tidak menyetujui relokasi.
Widi menyoroti harapan warga Kampung Sembulang agar keluarga yang ditahan oleh kepolisian segera dibebaskan. Dia juga menyebut bahwa terdapat perubahan lokasi relokasi yang disampaikan oleh BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, yang semula akan direlokasi ke Kampung di Dapur Tiga di Pulau Galang, tetapi sekarang direncanakan tetap di Rempang, khususnya di Tanjung Banun.
Meskipun pemerintah menawarkan kompensasi, termasuk tanah kavling, rumah pengganti, dan bantuan relokasi sementara, ribuan warga Rempang masih menolak meninggalkan tempat tinggal mereka karena mereka ingin mempertahankan tanah yang sudah mereka tinggali selama bertahun-tahun.
Namun, konflik tak terhindarkan, dan sejumlah bentrokan terjadi pada 7 dan 11 September 2023. Polisi telah menggunakan gas air mata, dan beberapa anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit. Saat ini, 43 orang yang menolak relokasi telah ditangkap dengan tuduhan provokator.







