Klaim adanya kontak diplomatik antara Washington dan Teheran kembali disanggah oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Trump mengatakan tidak ada pembicaraan atau negosiasi yang sedang berlangsung dengan Iran.
Pernyataan itu bertentangan dengan klaim sebelumnya dari Trump yang menyatakan adanya negosiasi antara kedua negara.
Di pihak lain, otoritas Iran berulang kali menyatakan tidak ada pembicaraan langsung dengan pemerintah AS.
Trump juga mengklaim Selat Hormuz kini terbuka setelah seluruh ranjau laut disingkirkan atau diledakkan.
Komando Pusat AS tidak memberikan konfirmasi atas klaim tersebut dan mengarahkan pertanyaan kepada Gedung Putih.
Pelayaran di Selat Hormuz telah terganggu sejak dimulainya perang antara AS dan Iran.
Ancamam ranjau dari pihak Iran menjadi salah satu penyebab utama hambatan lalu lintas kapal di kawasan itu.
Amerika Serikat sempat meluncurkan operasi pembersihan ranjau untuk membuka jalur aman bagi pelayaran komersial.
Secara rutin, Selat Hormuz menjadi jalur transportasi bagi sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.
Namun, volume kapal yang melintas menyusut drastis dan kecepatan arus lalu lintas makin melambat dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran tentang pasokan energi di tingkat global.
Trump menegaskan bahwa AS, bukan Iran, mengendalikan Selat Hormuz melalui blokade angkatan laut, dan kembali mengusulkan gagasan menjadikan selat itu sebagai wilayah Amerika Serikat.
Para pakar internasional menilai langkah semacam itu akan bertentangan dengan hukum internasional.
Trump juga membagikan gambar yang menyebut Selat Hormuz sebagai “Wilayah Baru AS”.
Sementara itu, Iran dan Oman terus menggelar pembicaraan untuk merancang jalur pelayaran komersial baru melalui Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan negosiasi dengan Oman masih berlangsung untuk menentukan rute maritim alternatif.
Seorang pejabat militer Iran memperingatkan kapal yang mencoba melewati selat tanpa izin akan menghadapi serangan.
Trump sebelumnya menolak memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari yang telah berakhir pada Senin, 17 Agustus 2026.







