Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak melarang media untuk meliput aksi demonstrasi.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Keterangan tersebut diberikan menanggapi beredarnya video di media sosial yang menyatakan adanya larangan pemberitaan terhadap aksi demonstrasi.
Meutya menyatakan klaim soal pelarangan itu tidak benar dan mengajak masyarakat untuk mengecek langsung kepada pihak-pihak media jika masih ada keraguan.
Ia menambahkan bahwa setiap peliputan harus berpedoman pada kaidah jurnalistik serta berada dalam koridor undang-undang pers.
Kemkomdigi menurutnya justru mendorong media untuk menghadirkan informasi tentang demonstrasi secara cepat dan akurat.
Tujuan percepatan dan ketepatan pemberitaan, ujar Meutya, adalah untuk mengurangi kesempatan penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang digital.
Pemerintah juga menegaskan dukungan penuh terhadap prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan pers nasional.







