Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi memperketat penelusuran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan yang diduga belum memenuhi kewajiban pembayaran.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Bapenda Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, Kamis, 23 Juli 2026.
Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang saat ini tercatat baru 60 persen.
Penelusuran dilakukan secara acak terhadap pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar pajak sesuai ketentuan.
Target pemeriksaan tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga Aparatur Sipil Negara.
Bapenda akan berkirim surat kepada setiap organisasi perangkat daerah jika terdapat pegawai atau ASN yang belum melunasi pajak kendaraannya untuk menegakkan ketertiban internal dan publik.
Menurut Solikhin, pajak kendaraan bermotor menjadi komponen penerimaan penting bagi Kota Bekasi karena kontribusi sektor ini relatif besar.
Pada 2026 Pemkot Bekasi menargetkan penerimaan PKB sebesar Rp537 miliar.
Hingga kini realisasi penerimaan PKB mencapai Rp256 miliar atau sekitar 47,71 persen.
Sementara itu, target penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar Rp305 miliar.
Realisasi penerimaan BBNKB tercatat Rp141 miliar atau 46,43 persen dari target.
Solikhin menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak akan berdampak signifikan terhadap capaian pendapatan daerah.
“Kalau tingkat kepatuhan naik 10 persen saja, potensi tambahan penerimaannya sekitar Rp53 miliar. Tentu ini akan sangat membantu pencapaian target pendapatan daerah,” ujarnya.
Pemeriksaan acak dan pemberitahuan melalui surat diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan dan menutup kekurangan dalam pencapaian target penerimaan daerah.







