Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan penyidikan terkait dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung (SAWA).
Tersangka beserta barang bukti kasus itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
Pelimpahan tahap kedua dilaksanakan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada Kamis, 9 Juli 2026.
Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik pada 29 Juni 2026 sehingga proses penyerahan dapat dilanjutkan.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menyampaikan bahwa penyidikan bermula dari mekanisme pengawasan berjenjang.
Menurutnya, rangkaian itu mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, dan akhirnya penyidikan.
OJK menyebut penyelesaian penyidikan sebagai upaya memastikan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap peraturan dan menjaga integritas sektor perbankan serta kepercayaan publik.
Dalam perkara ini, OJK menetapkan KI selaku Direktur Utama PT BPR SAWA sebagai tersangka.
Dugaan tindak pidana yang disangkakan terjadi dalam periode November 2017 hingga Agustus 2019.
Hasil penyidikan menunjukkan tersangka diduga melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, maupun dokumen bank.
Tersangka juga diduga gagal memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran diduga dilakukan melalui pemberian, perpanjangan berulang, dan penambahan plafon kredit yang tidak sesuai ketentuan.
Perbuatan itu melibatkan 13 fasilitas kredit atas nama 11 debitur dengan nilai sebesar Rp5,835 miliar.
Sebelumnya, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR SAWA pada 24 Juli 2024.
OJK menegaskan bahwa pencabutan izin bersifat administratif dan tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang diduga melanggar.
Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun.
Selain itu, tersangka juga berhadapan dengan ancaman denda paling banyak Rp5 miliar.
OJK menyatakan akan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memperbaiki tata kelola sektor jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Pernyataan resmi terkait penyidikan disampaikan oleh OJK dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026.







