JENGGALA.ID – CIMAHI. Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi 2024, menyimpan segudang tantangan bagi para Bakal Calon Walikota Cimahi.
Beragam persoalan harus mampu dipecahkan calon pemimpin Kota Cimahi mendatang juga mampu mengakomodir suara dan harapan dari masyarakat yang akan memilihnya.
Seperti halnya kaum buruh yang menjadi bagian penting keberadaannya di Kota Cimahi yang memiliki cukup banyak industri didalamnya.
Selama ini, buruh masih menjadi objek politik semata dan masih dipandang sebatas Grassroots para elite politik demi kepentingannya.
Melalui Diskusi Publik yang digelar Bintang Rakyat Media (BRAM Studio), mengajak perwakilan organisasi buruh untuk meningkatkan peran sertanya dalam konstelasi politik Kota Cimahi.
Sebuah pernyataan diujung diskusi yang harus digarisbawahi yaitu, bagaimana Buruh mampu berkuasa beriringan bersama-sama penguasa meruntuhkan pengusaha nakal yang ada di Kota Cimahi.
Demikian sebuah kesimpulan dari pembahasan diskusi publik bertemakan Peran Buruh dalam Pilkada Kota Cimahi 2024.
Hal tersebut disampaikan pengamat politik Kota Cimahi Kanda Kurniawan yang hadir ditengah-tengah perwakilan organisasi buruh yang ada di Kota Cimahi.
“Luar biasa, tadi saya menyimak pembahasan tentang persoalan buruh yang ada Kota Cimahi bersama perwakilan organisasi buruh, yang mana pada intinya, kawan-kawan buruh sudah saatnya mengambil sikap politiknya menentukan calon pemimpin yang mampu jalan beriringan demi terwujudnya kesejahteraan buruh,” tegas Kanda Kurniawan, Selasa Malam 11 Juni 2024.
Kanda Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Komunitas pegiat media yang tergabung dalam Bintang Rakyat Media (BRAM Studio) bersama Limawaktu Radio Streaming yang kembali menggelar diskusi publik episode keduanya dengan tema Peran Buruh dalam Pilkada Kota Cimahi 2024.
“Sejatinya buruh merupakan kekuatan yang cukup besar dalam perhelatan pesta demokrasi, sesuai tema malam ini, sudah saatnya buruh kembali berjuang dalam pesta demokrasi di Pilkada Kota Cimahi ini bergerak bersama-sama beriringan dengan penguasa atau pemimpin Kota Cimahi yang sejalan dengan harapan kaum buruh,” imbuhnya.
Hadir dalam diskusi publik tersebut, sejumlah narasumber dari perwakilan organisasi buruh Kota Cimahi seperti, Saehudin (Ketua DPC SPN Kota Cimahi), Yayan Mulyana (Wakil Ketua IlI Bid. Pengupahan dan PKB), Muhammad Rio Setiawan (Sekretaris DPC GOBSI Kota Cimahi) juga pengamat buruh Asep Jamaludin.
Menurut Asep Jamaludin, Peran Buruh dalam Pilkada Kota Cimahi 2024 merupakan tantangan tersendiri saat ini dengan hadirnya Undang-undang Cipta Kerja yang tidak berpihak bagi kaum buruh.
“Undang-undang cipta kerja sudah disahkan, hal ini kita ketahui bersama keberadaannya sangat tidak berpihak pada kaum buruh. Namun, satu sisi ada sedikit harapan dengan akan berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Cimahi November mendatang. Paling tidak kaum buruh sudah seharusnya mampu mendorong Calon pemimpin yang sejalan dengan harapan dan cita-cita kaum buruh Kota Cimahi yang selama ini tidak pernah diakomodir,” ujarnya.
Asep menyebutkan, dari perwakilan legislatif yang berasal dari buruh hanya ada dua kursi di Kota Cimahi, sehingga kekuatannya untuk membela menyuarakan kaum buruh sangat minim.
“Pengalaman ada dua kursi DPRD Kota Cimahi yang berasal dari buruh. Ini masih tidak seimbang dengan legislator lainnya yang mungkin dominan dari para pengusaha. Tentu saja dari aspek regulasi yang di harapkan masih sangat jauh sekali. Hal menarik lainnya, Kota Cimahi sudah memiliki perda nomor 8 tahun 2015 tentang perburuhan tetapi aplikasinya tidak pernah dikerjakan atau dilaksanakan eksekutif, tentu ini menjadi penilaian terhadap keberpihakan pemerintah terhadap buruh,” imbuhnya.
Sejurus apa yang disampaikan Asep, narasumber lainnya yang hadir menyebutkan jika kehadiran perda kota Cimahi tentang perburuhan sudah ada tetapi tidak pernah direalisasikan.
“Pemerintah Daerah sebetulnya tinggal menjalankan perda tersebut, tapi hingga kini tidak pernah terdengar aksi nyatanya. Tentu saja ini menjadi materi baru bagi calon pemimpin kota Cimahi kedepan apakah siap untuk melaksanakannya demi terwujudnya harapan Buruh,” kata Yayan Mulyana.
Hal senada diutarakan Saehudin yang menyebutkan jika peran buruh sudah saatnya tidak menjadi objek politik semata tetapi memiliki peran penting terhadap kebijakan pemerintah.
“Idealnya harus sejalan dan seirama dengan pemimpin Kota Cimahi. Dan ini menjadi catatan penting bagi calon pemimpin kota Cimahi kedepan rangkul dan akomodir suara buruh tidak hanya sebatas saat pencoblosan saja saat Pilkada Kota Cimahi nanti,” ujar Saehudin.
Sementara, Muhammad Rio Setiawan yang kerap mengadvokasi buruh menyebutkan jika perda yang sudah dikeluarkan Pemerintah Kota Cimahi sebaiknya menjadi catatan bagi pemimpin Kota Cimahi kedepan.
“Paling tidak Perda tersebut lebih baik atau lebih mengakomodir hak-hak kaum buruh daripada Undang-undang Cipta Kerja saat ini yang banyak bertentangan dengan harapan Buruh. Kami tentu akan mendukung siapapun yang akan menjadi calon walikota Cimahi kedepan yang mau mendengar dan melihat secara utuh problematika kaum buruh sebenarnya, karena masih banyak PR pemerintah yang belum diselesaikan dengan kaum buruh.” Tukasnya.
Dalam diskusi tersebut perwakilan organisasi buruh ini ternyata menyimpan harapan kepada salah satu kandidat Calon Walikota Cimahi kedepan yang dianggap mampu mengakomodir dan bisa mengayomi kaum buruh Kota Cimahi.
Hal ini masih dirahasiakan, mengingat tahapan Pilkada serentak masih dalam proses dan menunggu hasil pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi mendatang. Kita tunggu saja. (Uwo-)***







