Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Kementerian Sosial sedang menindaklanjuti seluruh temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dugaan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang merangkap pekerjaan.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Langkah yang diambil meliputi penyusunan action plan dan proses verifikasi terhadap ribuan pendamping yang tercatat dalam temuan BPK.
Menurut data Kementerian, terdapat lebih 1.600 pendamping PKH yang direkomendasikan untuk diperiksa lebih lanjut.
Sampai saat ini, verifikasi telah rampung untuk lebih dari 800 orang.
Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa 144 lebih pendamping PKH ternyata bekerja penuh waktu di tempat lain.
Kementerian menilai pekerjaan penuh waktu tersebut merupakan pelanggaran berat sehingga yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang telah diterima negara.
Selain itu, sekitar 600 pendamping lainnya teridentifikasi memiliki pekerjaan paruh waktu.
Kementerian menjelaskan situasi ini sebelumnya masih diperbolehkan ketika pendamping berstatus tenaga honorer.
Namun setelah status mereka diubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), aturan melarang keberadaan pekerjaan tambahan.
Gus Ipul menegaskan seluruh rekomendasi BPK akan ditangani sampai tuntas oleh Kementerian Sosial.
Ia juga meminta Komisi VIII DPR RI untuk ikut mengawal pelaksanaan action plan agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan.







