Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian dalam penyaluran dana hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp861,27 juta kepada sebelas sekolah swasta di Provinsi Banten.
Temuan itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
BPK mencatat bahwa penyaluran hibah tersebut tidak tercantum dalam penjabaran APBD maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Kesebelas satuan pendidikan menengah swasta yang disebutkan sebagai penerima antara lain SMK Manurul Hidayah Curugbitung, SMK Kopti Malingping, SMK Tri Wicaksana, SMKS Sabilu El-Muhtadin, SMK Al Bayan, SMK Risha, SMK K Jamiatul Ikhwan, SMK Al Khairiyah Ciomas, SMK Ayuda Hisaya, SMK Elim, dan SMKS Musik Yayasan Musik Jakarta.
Dalam pernyataannya pada Jumat 24 Juli 2026, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan bahwa hasil pemeriksaan masih bisa ditindaklanjuti selama masa perbaikan yang diberikan.
Dimyati menjelaskan pihak terkait memiliki waktu 60 hari untuk melakukan perbaikan; bila tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, temuan akan berubah status menjadi temuan yang harus ditindaklanjuti.
Ia menegaskan bahwa laporan BPK merupakan bagian dari mekanisme evaluasi tata kelola pemerintahan dan tidak semestinya dipandang sebagai masalah yang berlebihan.
Dimyati juga mengingatkan agar temuan tidak dimanfaatkan untuk mendiskreditkan pemerintah sebelum proses tindak lanjut selesai, karena publikasi prematur bisa mengaburkan proses perbaikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyatakan pemerintah daerah akan memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Deden menambahkan bahwa sejauh yang diketahuinya sudah ada perbaikan atas temuan LHP BPK tersebut, namun ia akan melakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi kekeliruan.
Temuan BPK ini memicu serangkaian verifikasi internal oleh pemerintah provinsi untuk memastikan kepatuhan dokumen anggaran dan prosedur penyaluran dana pada Tahun Anggaran 2025.







