Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta kajian menyeluruh sebelum memperluas kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), khususnya terkait gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat MPR RI di Sumedang pada Selasa, 11/8/2026.
Menurut TB Hasanuddin, wacana penguatan MPR harus dilihat dalam kerangka ketatanegaraan yang komprehensif dan kritis.
Ia menekankan pentingnya melibatkan publik secara bermakna dalam proses kajian, bukan sekadar formalitas.
TB Hasanuddin menjelaskan kebutuhan akan arah pembangunan nasional jangka panjang menjadi salah satu alasan munculnya wacana PPHN.
Ia mengingatkan bahwa sejak dihapusnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), perencanaan nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dokumen pembangunan kini kerap disesuaikan dengan visi dan misi pemerintahan yang terpilih, sehingga kesinambungan program rentan berubah antar periode.
Karena itu, menurutnya, argumen untuk memiliki haluan negara yang mengikat layak diperhatikan demi program strategis yang memerlukan waktu lintas pemerintahan.
Namun TB Hasanuddin mengingatkan bahwa kekuatan MPR yang lebih besar tidak boleh mengikis prinsip dasar sistem presidensial pasca-amandemen UUD NRI 1945.
Ia menegaskan perubahan konstitusi 1999–2002 telah merombak posisi MPR, dari lembaga tertinggi menjadi sederajat dengan lembaga negara lain.
Pasca-amandemen, kedaulatan dinyatakan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
TB Hasanuddin memperingatkan risiko politisasi apabila Presiden diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN kepada MPR dan bisa diberhentikan atas dasar penilaian politik.
Ia khawatir desain kewenangan baru dapat menggeser karakter sistem presidensial ke arah yang menyerupai sistem parlementer.
Proses perubahan UUD NRI 1945 juga memiliki ketentuan tegas yang diatur dalam Pasal 37, sehingga setiap inisiatif amandemen harus mengikuti mekanisme tersebut.
Menurut TB Hasanuddin, pembahasan amandemen wajib berlangsung terbuka dan transparan serta memiliki batasan materi yang jelas.
Ia meminta agar wacana penguatan MPR tidak menjadi pintu masuk bagi agenda lain yang bertentangan dengan semangat Reformasi, termasuk persoalan masa jabatan presiden dan penyelenggaraan pemilu.
Dalam perannya di DPR RI, TB Hasanuddin menilai parlemen harus memastikan bahwa setiap usulan perubahan konstitusi mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya konsensus elit politik.
Konstitusi disebutnya sebagai kontrak sosial tertinggi yang perubahan atau amandemennya harus berangkat dari aspirasi masyarakat.
Forum penyerapan aspirasi masyarakat, lanjutnya, menjadi ruang penting untuk menampung kritik dan masukan publik sebelum mengambil keputusan politik terkait amandemen.
TB Hasanuddin menyimpulkan isu penguatan wewenang MPR memiliki dua sisi: kebutuhan akan grand design pembangunan jangka panjang dan risiko terhadap checks and balances serta sistem presidensial jika tidak dirancang hati-hati.
Ia menegaskan setiap kajian tentang amandemen dan penguatan MPR harus dilakukan dengan kehati-hatian, berbasis penelitian kuat, dan melibatkan partisipasi publik yang substansial.







