Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menyatakan pembahasan RUU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing masih berada pada tahap awal.
Hal itu disampaikan Hasanuddin kepada wartawan pada Kamis (3/9/2026) menanggapi keluhan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra terkait keterbatasan kewenangan menghadapi aktivitas spionase asing.
Menurut Hasanuddin, BIN mengeluhkan tidak mampu melakukan tindakan eliminasi atau penangkapan terhadap agen asing yang dinilai merugikan kepentingan nasional, termasuk contoh seperti badan intelijen asing sekelas CIA.
Politikus tersebut menyatakan Komisi I kini sedang menelaah apakah kebutuhan penanggulangan spionase perlu diatur dalam regulasi tersendiri atau cukup diakomodasi oleh Undang-Undang Intelijen yang sudah ada.
Hasanuddin menegaskan sejumlah ketentuan terkait spionase sejatinya telah tercantum dalam peraturan yang berlaku.
Namun ia menyoroti bahwa kewenangan penangkapannya bukan berada pada BIN, melainkan pada aparat penegak hukum seperti kepolisian yang akan memproses perkara tersebut.
Selain Undang-Undang Intelijen, Hasanuddin menyebut adanya irisan pengaturan spionase dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru serta Undang-Undang Terorisme.
Oleh karena itu Komisi I perlu mengkaji pembagian kewenangan antar-lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi maupun otoritas pelaksana.
Hasanuddin menambahkan bahwa persoalan spionase tidak hanya soal keberadaan mata-mata, tetapi juga aktivitas lain yang membahayakan kepentingan dan keamanan nasional, termasuk pengambilan rahasia negara.
Ia mengonfirmasi bahwa BIN telah menyampaikan keterbatasan hukum untuk menindaklanjuti kegiatan spionase asing dan mengusulkan revisi Undang-Undang Intelijen.
Hasanuddin menyebut pembicaraan tentang penanggulangan spionase ini baru sebatas prolog di Komisi I DPR.
Sebelumnya Kepala BIN Muhammad Herindra mendorong penyusunan RUU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing sebagai upaya memperkuat perlindungan kepentingan nasional di tengah persaingan geopolitik global.
Dorongan tersebut disampaikan Herindra pada Seminar Nasional berjudul ‘Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing’ yang digelar ASEAN Study Center (ASC) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8).
Herindra menilai banyak aktivitas spionase berlangsung di wilayah abu-abu sehingga sulit disentuh oleh instrumen hukum konvensional.
Ia mengingatkan agar Indonesia tetap membuka diri namun disertai kewaspadaan dan ketegasan dalam melindungi kepentingan nasional dengan pernyataan, “Indonesia jangan terlalu naif.”







