Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan keberatan atas rencana pengadaan sistem rudal supersonik BrahMos oleh pemerintah.
Ia menyoroti minimnya informasi resmi yang diterima parlemen terkait rincian pengadaan tersebut (dikutip Selasa (7/7/2026)).
Menurut Tubagus, penjelasan dari pemerintah hingga kini masih tampak tertutup dan belum menjawab kebutuhan transparansi dalam pengadaan alat utama sistem senjata.
“Setiap pengadaan pertahanan berskala besar harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan DPR akan mengintensifkan fungsi pengawasan terhadap setiap pembelanjaan alutsista yang menggunakan anggaran negara.
Sehubungan dengan itu, Komisi I DPR akan segera meminta keterangan resmi dan klarifikasi langsung dari pemerintah mengenai proses pengadaan BrahMos.
Sebagai informasi teknis, rudal BrahMos versi ekspor yang ditawarkan kepada Indonesia memiliki jangkauan maksimal sekitar 290 kilometer sesuai ketentuan Missile Technology Control Regime (MTCR).
Rudal tersebut mampu melesat hingga kecepatan sekitar Mach 2,8 atau hampir tiga kali kecepatan suara.
Beberapa pihak menilai kapasitas itu tetap perlu dikaji secara mendalam, terutama mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sangat luas.







