Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyarankan agar komponen latihan dasar militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dieliminasi dan digantikan oleh pelatihan yang lebih menekankan kompetensi manajerial.
Menurut Hasanuddin, skema pelatihan yang berlaku sekarang terbukti menyerap dana yang besar untuk aktivitas kemiliteran yang dinilai tidak relevan dengan tugas pengelolaan koperasi.
Ia merinci bahwa jika setiap tujuh hari pelatihan menelan biaya Rp 5 juta per peserta, maka untuk durasi 45 hari total biaya menjadi sekitar Rp 45 juta per orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 30 juta dialokasikan untuk latihan militer, sementara hanya Rp 15 juta yang digunakan untuk pembelajaran substansi koperasi.
Hasanuddin yang duduk di Komisi I, yang membidangi pertahanan dan bermitra dengan Kementerian Pertahanan, menyatakan komposisi 30 hari latihan militer dan 15 hari materi koperasi perlu ditinjau ulang.
Jika komponen militer dihapus, negara dikatakan bisa menghemat sekitar Rp 30 juta per peserta, atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan.
Apabila skema penghematan tersebut diterapkan untuk seluruh peserta nasional yang berjumlah 35.476 orang, potensi efisiensi anggaran mencapai nilai triliunan rupiah.
Hasanuddin mengusulkan agar pembiayaan untuk pelatihan manajerial calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi.
Sementara untuk peserta Kampung Nelayan Merah Putih, ia mengusulkan dukungan pembiayaan datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, fokus utama pelatihan harus mengarah pada peningkatan kapasitas dalam mengelola organisasi dan mengembangkan usaha secara profesional.
Ia menekankan kebutuhan penguasaan manajemen bisnis, tata kelola keuangan, pemasaran, serta pemberdayaan masyarakat sebagai materi yang lebih relevan bagi manajer koperasi.
Hasanuddin meminta evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar program menjadi lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.







