Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta evaluasi menyeluruh atas penerapan Latihan Dasar Kemiliteran dalam Program SPPI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Permintaan itu muncul setelah tewasnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan saat mengikuti latihan dasar tersebut, menjadikan jumlah peserta SPPI yang meninggal menjadi lima orang.
Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa lima peserta program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meninggal dunia selama masa pendidikan.
Korban terakhir, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, sebagaimana dilaporkan, meninggal saat menjalani Latihan Dasar Kemiliteran.
Sebelumnya juga dilaporkan beberapa kematian lainnya, yakni Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan.
Anisa Muyassaroh dilaporkan meninggal akibat heat stroke dan henti jantung saat mengikuti kegiatan pelatihan.
Yonanda Muhammad Taugiq meninggal dunia karena cardiac arrest atau henti jantung.
Novia Rahmadhani Sihotang meninggal setelah menjalani perawatan terkait gangguan kesehatan yang berhubungan dengan tuberkulosis.
TB Hasanuddin menilai tugas calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seharusnya berfokus pada penguatan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, materi pembinaan perlu diarahkan pada kompetensi manajerial dan pengelolaan koperasi agar sesuai dengan peran yang akan dijalankan.
Ia menekankan pentingnya pembekalan dalam kepemimpinan, kewirausahaan, akuntansi, serta kemampuan mengembangkan usaha koperasi bagi peserta.
TB Hasanuddin menilai pendekatan latihan fisik bergaya militer memiliki risiko tinggi dan menyarankan agar metode itu dihentikan demi keselamatan peserta.
Ia menyerukan agar Latihan Dasar Kemiliteran diganti dengan metode pembinaan yang lebih relevan terhadap tugas pengelolaan koperasi.
Harapannya, tragedi yang menewaskan lima peserta menjadi momentum untuk merancang ulang desain pelatihan SPPI secara menyeluruh.
TB Hasanuddin menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan seluruh peserta, dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2026.







