Taufik Nugraha, Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara memastikan pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Yetro Sinseng dan Jalan Tumenggung Surapati berjalan transparan, adil, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut dikutip Kamis (9/7/2026).
Ia menyatakan dukungan terhadap program pelebaran jalan sebagai bagian penting untuk mendukung perkembangan Kota Muara Teweh.
Namun, pelaksanaan pengadaan tanah menurutnya harus dilaksanakan secara terbuka dan profesional agar masyarakat yang terdampak memperoleh rasa keadilan.
Taufik menekankan bahwa pembangunan infrastruktur membawa manfaat luas bagi publik, tetapi hak-hak pemilik lahan yang terdampak wajib dilindungi selama proses berlangsung.
Ia mencatat estimasi anggaran ganti kerugian sebesar Rp40,799 miliar sebagai indikasi komitmen pemerintah terhadap proyek ini.
Meski demikian, besaran ganti kerugian perlu ditetapkan berdasarkan penilaian independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar ada kepastian hukum dan kompensasi yang layak bagi masyarakat.
Selain itu, Taufik mendorong terjalinnya komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan warga sepanjang tahapan pengadaan tanah untuk mengurangi potensi konflik dan hambatan pelaksanaan.
Komisi II DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program ini supaya pembangunan sesuai rencana dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Barito Utara.







