Rencana pelibatan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam masa orientasi program Sekolah Rakyat pada 1–7 Agustus 2026 memicu pro dan kontra di publik.
Program afirmatif tersebut bertujuan memutus rantai kemiskinan dan membuka akses bagi kelompok masyarakat rentan.
I Ketut Kariyasa Adnyana, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan keprihatinan atas inisiatif itu.
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2026), Kariyasa menilai keterlibatan militer dalam kegiatan pendidikan harus dievaluasi secara cermat.
Ia menekankan bahwa penguatan karakter penting, namun pelaksanaan pendidikan nasional harus berlandaskan prinsip pedagogis yang humanis dan inklusif.
Kariyasa mengingatkan bahwa pengelolaan ruang pendidikan idealnya diserahkan kepada para pendidik, tenaga kependidikan, dan pekerja sosial yang memiliki keahlian di bidangnya.
Menanggapi kekhawatiran tentang potensi militerisasi ruang publik yang disuarakan SETARA Institute, ia meminta pemerintah lebih peka dalam menentukan peran institusi negara.
Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya pembentukan karakter, namun tetap menegaskan bahwa guru dan institusi sipil harus menjadi aktor utama.
Ia juga menyerukan agar profesionalisme setiap lembaga negara dijaga dan adanya batasan jelas serta proporsional antara ranah pendidikan sipil dan urusan pertahanan negara.
Kariyasa berharap kebijakan ini tidak menimbulkan kekhawatiran atau resistensi di masyarakat dan fokus orientasi dikembalikan pada metode yang ramah serta suportif bagi kaum rentan.
Ke depan, Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VIII DPR RI menyatakan akan terus mengawal implementasi Sekolah Rakyat agar berjalan sesuai amanat undang-undang pendidikan dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi peserta didik.







