Mukhlis Basri dari Komisi V DPR RI meminta pemerintah dan pengelola Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (BTB) melakukan evaluasi atas kebijakan tarif yang dinilai memberatkan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Mukhlis saat rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta pihak pengelola jalan tol terkait keluhan masyarakat mengenai besaran tarif Tol Lampung.
Ia menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa Universitas Lampung menjadi pemicu pertemuan tersebut, meski Mukhlis mengaku sempat tidak bisa bertemu langsung dengan perwakilan BEM karena ada kegiatan lain, kata dia dikutip Minggu (12/7/2026).
Isu tarif tinggi tersebut juga mendapat sorotan media nasional, termasuk pemberitaan di Kompas.com yang mengangkat pengaduan BEM Unila ke DPR.
Dalam rapat, pengelola Tol Bakauheni–Terbanggi Besar tercatat hadir untuk menjawab sejumlah pertanyaan dan masukan dari anggota parlemen.
Mukhlis menegaskan bahwa suara mahasiswa tidak boleh diabaikan dan menuntut respons serius dari pemerintah, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Ia menilai komplain yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan meminta pengkajian menyeluruh terhadap kebijakan tarif.
Mukhlis mencatat bahwa tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar berada pada level tertinggi jika dibandingkan ruas tol lain di wilayah Sumatera, sehingga membutuhkan perhatian khusus.
Evaluasi menurutnya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan investasi dan kemampuan daya beli masyarakat, serta dampaknya terhadap biaya logistik dan kegiatan ekonomi di Lampung.
Sebelumnya, DPRD Provinsi Lampung juga mengajukan permintaan agar pemerintah pusat meninjau kenaikan tarif yang dianggap berdampak langsung pada masyarakat dan pelaku usaha daerah.
Permintaan serupa datang dari BEM Universitas Lampung yang menilai besaran tarif saat ini tidak sebanding dengan manfaat yang diterima pengguna jalan dan berpotensi meningkatkan biaya logistik.
Dengan dukungan dari mahasiswa, DPRD Provinsi Lampung, dan wakil rakyat daerah pemilihan Lampung, desakan untuk pemeriksaan ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum, BPJT, dan BUJT semakin menguat agar kebijakan tarif lebih berpihak pada kepentingan publik.







