Kementerian Kesehatan menargetkan realisasi penyerapan anggaran lebih dari 95 persen untuk tahun anggaran berjalan.
Target tersebut akan dicapai melalui pembenahan tata kelola anggaran dan penyederhanaan proses administrasi internal kementerian.
Salah satu langkah yang digagas adalah percepatan pemanfaatan pinjaman luar negeri yang selama ini terhambat oleh prosedur pengadaan.
Selain itu, kementerian juga merancang perbaikan pada program-program rutin agar pelaksanaannya menjadi lebih efisien dan mendongkrak realisasi belanja.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada Senin, 20 Juli 2026.
Budi menegaskan pentingnya kepastian terhadap status anggaran yang diblokir dan meminta keputusan terkait pemblokiran diselesaikan paling lambat pada bulan September.
Dengan adanya kejelasan tersebut, Kementerian Kesehatan dapat memfokuskan pelaksanaan program berdasarkan anggaran yang benar-benar tersedia.
Menteri juga menyatakan niat untuk memperkuat keterbukaan komunikasi dengan Kementerian Keuangan guna meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran.
Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menilai keterlambatan penyerapan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan akibat adanya pemblokiran anggaran.
Charles meminta agar praktik pemblokiran anggaran tidak terulang karena berdampak langsung terhadap layanan kesehatan di daerah.
Ia juga meminta Kementerian Kesehatan menyusun pagu anggaran 2027 yang lebih besar untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD).







