Pemerintah menetapkan target penghentian impor garam pada 2029 dengan peningkatan produksi domestik secara bertahap.
Kepala Bakom (Badan Komunikasi) Muhammad Qodari memaparkan target produksi garam nasional sebesar 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, dan 5 juta ton pada 2029.
Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita menyatakan pengurangan impor akan dilakukan secara bertahap dan menegaskan target swasembada paling lambat pada 2029.
Frista menyampaikan pernyataan itu saat berbincang bersama Pro3 RRI Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Peningkatan produksi diharapkan melibatkan petambak garam rakyat, pelaku usaha swasta, serta badan usaha milik negara.
Pemerintah mendorong seluruh sektor tersebut untuk menambah pasokan agar kebutuhan nasional terpenuhi.
Produksi garam rakyat saat ini masih banyak bergantung pada sistem evaporasi terbuka yang sensitif terhadap cuaca dan iklim.
Akibatnya, produksi bisa menurun ketika curah hujan tinggi atau kondisi iklim tidak mendukung.
Pengelolaan tradisional juga dinilai membuat hasil belum optimal, sehingga pemerintah mengintensifkan pelatihan dan penerapan standar produksi bagi petambak.
Menurut Frista, garam konsumsi sebenarnya telah swasembada sejak 2014, sementara impor lebih banyak terkait garam industri.
Garam industri yang diimpor digunakan untuk kebutuhan aneka pangan, CAP, dan farmasi, yang menuntut spesifikasi tinggi dan pasokan berkelanjutan.
Pemerintah mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau K-SIGN di Rote Ndao, NTT, untuk mendongkrak produksi nasional.
Kawasan K-SIGN ditargetkan mencapai 2.000 hektare dalam mendukung peningkatan produksi garam nasional.
Tahap pertama K-SIGN seluas 616 hektare telah selesai dan sedang memasuki uji coba produksi.
Tahap kedua seluas 751 hektare juga tengah dikembangkan oleh KKP dengan panen perdana ditargetkan November 2026.
Secara keseluruhan, Rote Ndao direncanakan dikembangkan pada area seluas 10.764 hektare.
KKP mengembangkan sekitar 2.000 hektare melalui kerja sama pemanfaatan lahan milik masyarakat.
K-SIGN diproyeksikan memiliki produktivitas hingga 200 ton garam per hektare setiap tahun.
Dengan pengembangan seluas 10.000 hektare, kawasan ini berpotensi menghasilkan sekitar dua juta ton garam.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan dukungan untuk percepatan pengembangan K-SIGN agar hasil produksi dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.
“Jika kita ingin mandiri, maka produksi harus diperkuat agar hasilnya dinikmati masyarakat kita sendiri. Kita akan percepat,” ujar Zulkifli.
Pemerintah berharap kenaikan produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan garam konsumsi dan industri sebagai bagian dari upaya menghentikan impor dan mewujudkan swasembada nasional.







