Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, mengingatkan bahaya baru yang mengancam tatanan demokrasi Indonesia di era digital.
Peringatan itu disampaikan berkaitan dengan kegiatan refleksi politik bertajuk Indonesia Menggugat: Meretas Jalan Demokrasi yang digelar di Kabupaten Malang pada Rabu (29/7/2026).
Acara tersebut diselenggarakan untuk memperingati peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli).
Dalam pernyataan yang disampaikan Kamis (30/7/2026), Tantri menyebutkan bahwa ancaman tidak lagi hanya berbentuk otoritarianisme fisik.
Menurutnya, sekarang ancaman muncul melalui jaringan buzzer, penyebaran hoaks, dan serangan pribadi (personal attack) di media sosial.
Tantri menilai pola tersebut berpotensi meretakkan kohesi sosial dan menurunkan kualitas etika berdemokrasi di ruang publik digital.
Dia juga menyoroti sikap arogan di media sosial yang kerap menolak perbedaan pendapat sebagai sinyal bahaya bagi masa depan demokrasi.
Selain itu, Tantri mengingatkan ajaran Proklamator RI Soekarno bahwa politik dan demokrasi semestinya menjadi sarana pembangunan peradaban, bukan alat penindasan.
Untuk menghadapi arus disinformasi, Tantri menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan pendidikan politik bagi kalangan muda.
“Generasi muda adalah agen utama. Mereka harus dibekali pemahaman mendalam tentang esensi demokrasi agar mampu mewujudkan kedaulatan yang beradab dan bermartabat,” ujar Tantri.
Ia mengajak generasi muda berperan sebagai penjaga nilai demokrasi yang berlandaskan supremasi hukum, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap keberagaman.
Di akhir pernyataannya, Tantri menegaskan perlunya merawat ingatan sejarah tragedi Kudatuli bukan untuk membiarkan dendam hidup, melainkan sebagai upaya mencegah praktik penindasan berulang baik di dunia nyata maupun dunia digital.







