Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII yang digelar di Kabupaten Gorontalo pada Rabu, 24 Juni 2026.
Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 100 ribu peserta yang terdiri dari petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha di sektor pertanian.
Kehadiran Menko Pangan dimaknai sebagai upaya memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ketersediaan pangan merupakan isu fundamental bagi setiap negara.
Presiden menyatakan Indonesia kini berada pada posisi lebih kuat dalam menghadapi potensi krisis pangan global karena peningkatan produksi dan kapasitas ekspor.
“Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai ekspor. Kita membantu negara-negara lain,” ujar Presiden, merujuk pada permintaan internasional terhadap komoditas nasional.
Menurut Presiden, banyak negara kini meminta pasokan pupuk, beras, dan jagung dari Indonesia sebagai respons atas surplus produksi domestik.
Presiden juga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia sempat menghubunginya terkait pembelian pupuk dari Indonesia.
“Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau bertanya apakah bisa membeli pupuk dari Indonesia,” kata Presiden, seraya menambahkan persetujuannya untuk memenuhi permintaan tersebut.
Pemerintah diingatkan untuk memastikan semua kebijakan sektor pertanian berpihak kepada petani agar kesejahteraan mereka tidak terabaikan.
“Asal harganya benar. Petani jangan rugi,” tegas Presiden dalam kesempatan itu.
Presiden juga menyinggung rencana peluncuran program B50 yang dijadwalkan pada Juli mendatang, yang diharapkan mampu mendorong hilirisasi produk pertanian sekaligus mendukung kemandirian energi nasional.
Pemerintah memaparkan sejumlah capaian sektor pertanian nasional selama periode terakhir.
Nilai Tukar Petani tercatat mencapai 127, angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian tercatat sebesar 5,74 persen, yang merupakan tingkat tertinggi dalam 25 tahun terakhir.
Ekspor produk pertanian dilaporkan meningkat hingga mencapai Rp166 triliun, sementara impor menyusut sebesar Rp41 triliun.
Berbagai capaian tersebut diperkirakan menghasilkan manfaat ekonomi sekitar Rp200 triliun bagi para petani.
Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memperkuat kebijakan pangan dari hulu hingga hilir demi menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan terus mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga untuk mewujudkan tujuan tersebut.







