Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei mendesak Kementerian Perhubungan melakukan perbaikan segera terhadap kesenjangan infrastruktur dan layanan transportasi laut di Sulawesi Tenggara.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Pernyataannya dikutip pada Sabtu (18/7/2026).
Ia menyoroti kondisi konektivitas laut yang masih jauh dari target pemerintah, meskipun beberapa daerah, seperti Wakatobi, telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional.
Menurut Safei, kesiapan infrastruktur pendukung untuk mendukung pariwisata tersebut belum terlihat maksimal, termasuk jalur tol laut yang semestinya menghubungkan Kepulauan Tomia dan Wanci.
Mobilitas warga dan kunjungan wisatawan sangat bergantung pada moda transportasi laut, sehingga gangguan layanan berdampak luas pada aktivitas ekonomi lokal.
Safei mengungkapkan armada tol laut yang melayani rute tersebut menyusut dari dua kapal menjadi satu.
Penurunan armada ini menyebabkan penumpang harus menunggu layanan selama tiga sampai empat minggu.
Selain itu, penggunaan kapal pengganti membuat biaya angkutan melonjak hingga tiga kali lipat dibandingkan tarif tol laut.
Masalah teknis lain yang diungkapkan adalah pendangkalan perairan yang membuat kapal tidak dapat langsung sandar di pelabuhan.
Akibatnya, penumpang kerap diturunkan di tengah laut dan harus menggunakan kapal kecil untuk mencapai daratan, sehingga menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi masyarakat pengguna jasa kelautan.
Safei juga menyoroti tata kelembagaan pelabuhan yang dinilai belum efisien di wilayah itu.
Ia menyebut keberadaan Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kolaka dan KSOP Pomalaa yang berlokasi berdekatan perlu dievaluasi, sementara Kabupaten Bombana yang memiliki aktivitas pelayaran tinggi belum memiliki kantor KSOP.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pemindahan KSOP Pomalaa ke Bombana dan penggabungan seluruh aktivitas eks-KSOP Pomalaa ke KSOP Kolaka.
Selain itu, Safei mendorong peningkatan status KSOP Kolaka menjadi Kelas I atau Kelas II agar cakupan pelayanannya dapat menjangkau hingga wilayah Kolaka Utara.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan pentingnya perhatian lebih besar dari Kementerian Perhubungan terhadap pembangunan transportasi laut di Sulawesi Tenggara.
Ia mengingatkan bahwa delapan dari 17 kabupaten/kota di provinsi tersebut adalah wilayah kepulauan, sehingga konektivitas laut menjadi penopang utama mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Safei meminta agar isu-isu tersebut segera ditindaklanjuti agar aksesibilitas dan layanan pelabuhan di Sulawesi Tenggara dapat meningkat.







