” Pemimpin yang inklusif merupakan sebuah keharusan yang paling mendasar untuk bisa menggerakkan semua keterlibatan masyarakat dengan penuh tanggungjawab dalam tataran proses pembuatan kebijakan adalah partisipasi publik,” sebutnya.
Dan melalui partisipasi publik, diharapkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat marjinal dapat terakomodasi.
Harus diakui bahwa dalam proses kebijakan publik selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan (gap) antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan yang dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan.
Salah satu upaya meminimalisir gap tersebut adalah dengan mengurangi adanya jarak antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga diharapkan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
