Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 2024–2029, Sudin, S.E., diwakili oleh Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Dr. Donald Harris Sihotang, melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran pada Jumat (3/7/2026).
Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus memberikan edukasi mengenai persoalan hukum dan ancaman kejahatan digital.
Dalam forum dialog, Donald membuka kesempatan penuh bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, dan kebutuhan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan pihak terkait.
Ia menjelaskan bahwa Sudin bertugas di Komisi III DPR RI yang menangani urusan hukum, hak asasi manusia, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Donald juga memaparkan bahwa fungsi utama anggota DPR RI meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada masyarakat.
Kegiatan itu dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Sarwoko; Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pesawaran Aria Guna, S.Sos.I., M.M.; Camat Negeri Katon Ingga Taufan; Kasubsektor Negeri Katon Ginting beserta Bhabinkamtibmas; serta kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga dari berbagai desa.
Donald mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital dan tidak sembarangan membagikan data pribadi milik orang lain karena berpotensi menimbulkan masalah hukum.
Ia mengingatkan agar warga berhati-hati dalam mengunduh aplikasi yang tidak perlu dan tidak meminjamkan KTP kepada pihak lain, karena dokumen tersebut bisa disalahgunakan untuk kepentingan pinjaman online maupun tindak kejahatan lainnya.
Sudin juga membuka Rumah Aspirasi sebagai saluran bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masalah hukum atau keluhan pelayanan publik, dengan pengaduan dapat disampaikan melalui Donald untuk diteruskan dan dikawal.
Pada sesi dialog, seorang warga Desa Pejambon bernama Bambang mengeluhkan masih adanya peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang status kepesertaannya tidak aktif sehingga mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan.
Bambang turut meminta penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu di Desa Pejambon agar memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Menanggapi itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pesawaran Aria Guna menjelaskan masyarakat dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan BPJS melalui Dinas Sosial dan mendorong pemerintah kecamatan dan desa membantu pelengkapan persyaratan administrasi seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk memperbesar peluang mendapat bantuan pendidikan.
Terkait upaya pemberantasan pinjaman online ilegal dan judi online, Donald menyebut pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus namun keberhasilan memerlukan peran aktif masyarakat melalui peningkatan literasi digital dan pengawasan dari keluarga.
Ia juga mendorong warga tidak ragu melapor bila mengalami persoalan hukum atau merasa diperlakukan tidak adil dan memanfaatkan Rumah Aspirasi Sudin sebagai sarana komunikasi dan pendampingan.
Berbagai aspirasi yang terkumpul dari kunjungan kerja ini akan dijadikan bahan pembahasan dan perjuangan di tingkat pusat dengan harapan kunjungan serupa terus memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat serta meningkatkan pemahaman hukum dan keamanan di era digital.







