JENGGALA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengungkapkan bahwa suami penyanyi dangdut Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, telah menerima uang dari salah satu tersangka korupsi terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 pada Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Papua. Hal ini telah dikonfirmasi oleh KPK dalam pemeriksaan terhadap Sirajuddin pada Senin, 16 Oktober 2023.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Sirajuddin mencakup informasi terkait dugaan aliran uang dari salah satu tersangka untuk keperluan pribadi Sirajuddin. Uang yang diterima oleh tersangka tersebut diduga berasal dari pembayaran fiktif terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika.
Meskipun Sirajuddin tidak memberikan rincian materi pemeriksaannya, ia menegaskan bahwa ia telah memberikan informasi yang diperlukan kepada penyidik KPK. Ia menyatakan bahwa hal-hal lebih lanjut dapat ditanyakan kepada penyidik.
Sirajuddin mematuhi panggilan dari penyidik KPK setelah menerima surat panggilan kedua. Ia diperiksa sebagai saksi terkait dengan tersangka Budiyanto Wijaya dan lainnya.
Sebelumnya, KPK telah menahan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. Mereka termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Totok Suharto, Kepala Cabang PT Satria Creasindo, Direktur PT Dharma Winaga, dan seorang pihak swasta bernama Budiyanto Wijaya.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menyeret Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, dan lainnya. Eltinus telah divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. Sementara kasus yang terkait sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Makassar.
KPK mengungkapkan bahwa para tersangka telah memperoleh keuntungan pribadi sekitar Rp3,5 miliar dan diduga telah merugikan negara sebesar Rp11,7 miliar. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.







