Sturman Panjaitan, anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi harus menyelesaikan persoalan dasar akses air minum yang layak dan aman.
Menurutnya, regulasi tersebut tidak cukup jika hanya mengatur ketersediaan air bersih tanpa menjamin kualitas yang dapat diminum langsung oleh masyarakat.
Ia memberi contoh bahwa banyak PDAM yang pada praktiknya hanya menyediakan air bersih, bukan air minum, karena kualitasnya menurun saat disalurkan sehingga tidak layak diminum.
Pernyataan tersebut dikutip Jumat (3/7/2026).
Sturman menyampaikan bahwa data dari Badan Keahlian DPR RI memperlihatkan tantangan besar dalam pemenuhan akses air minum; menurutnya tidak ada provinsi di Indonesia dengan cakupan air minum bagi masyarakat melebihi 50 persen, dan rata-rata berada di bawah itu, termasuk DKI Jakarta.
Ia menekankan salah satu masalah utama adalah penurunan mutu air ketika melewati jaringan perpipaan sehingga air yang awalnya memenuhi standar tidak lagi layak sampai ke konsumen.
Karena kondisi itu, Sturman meminta pengaturan definisi dan standar air minum dalam RUU dibuat lebih tegas agar kualitas terjamin sampai tingkat rumah tangga.
Selain definisi dan standar, ia menilai RUU perlu memperkuat ketentuan perizinan serta tata kelola penyediaan air minum.
Perlindungan sumber air dari berbagai bentuk pencemaran juga harus menjadi bagian integral dari regulasi, ujarnya.
Ia mencontohkan sebuah negara di Eropa yang menjaga sebuah danau agar bebas kontaminasi karena difungsikan khusus sebagai sumber air minum.
Pertanyaannya, apakah kita melakukan hal seperti itu di sini?
Sturman menyerukan agar praktik-praktik baik internasional diadaptasi untuk menjaga kawasan sumber air sebagai bagian penting dari sistem penyediaan nasional.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah pulau kecil, termasuk di Kepulauan Riau, yang masih terbatas sumber airnya sehingga masyarakat setempat kerap mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.
Badan Legislasi DPR RI meminta Badan Keahlian merumuskan RUU Air Minum agar pasokan di masa depan benar-benar siap diminum oleh masyarakat.
Sebagai legislator asal Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Sturman berharap RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi menjadi landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjamin hak masyarakat atas air minum yang aman, sehat, dan berkelanjutan.







