Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, memimpin delegasi Baleg untuk melakukan kunjungan kerja ke Polda Kepulauan Riau di Batam guna menghimpun aspirasi aparat penegak hukum terkait penyusunan naskah akademik RUU Penyadapan.
Kunjungan ini bertujuan mendapatkan masukan teknis dan operasional agar regulasi yang dirancang memberikan kepastian hukum bagi praktik penyadapan di Indonesia.
Sturman menekankan perlunya payung hukum yang jelas karena saat ini praktik penyadapan secara umum dibatasi, namun kerap diperlukan dalam rangka penegakan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan pada kunjungan yang dikutip Jumat (10/7/2026).
Menurut Sturman, RUU Penyadapan akan mengatur secara menyeluruh aspek-aspek pelaksanaan penyadapan, termasuk lembaga yang berwenang, mekanisme prosedural, durasi penyadapan, serta kategori tindak pidana yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Ia menegaskan bahwa kewenangan penyadapan tidak akan diberlakukan untuk semua perkara, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang berdampak serius terhadap negara dan masyarakat.
Sebagai contoh, RUU tersebut diarahkan untuk mencakup tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme sebagai dasar yang dapat membenarkan tindakan penyadapan.
Baleg DPR RI juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak privasi warga dan efektivitas penegakan hukum dalam rumusan pasal-pasal RUU Penyadapan.
Pengalaman dan kendala yang dihadapi aparat di lapangan dinilai krusial untuk dimasukkan sebagai pertimbangan penyusunan norma hukum yang realistis dan operasional.
Kapolda Kepulauan Riau, Asep Syaifudin, menyambut baik audiensi dengan Baleg karena memberi kesempatan bagi jajaran kepolisian menyampaikan pengalaman serta tantangan teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan penyadapan.
Asep mengakui kesulitan ketika menangani perkara mendesak yang memerlukan tindakan cepat, sementara proses perizinan penyadapan masih harus melalui mekanisme formal yang memakan waktu.
Ia berharap mekanisme perizinan dalam RUU nanti akan mengakomodasi bentuk komunikasi nonformal seperti telepon seluler dan konferensi video, sehingga tidak menghambat respons penegakan hukum yang memerlukan kecepatan.
Lebih lanjut, Asep berharap RUU Penyadapan menjadi payung hukum yang jelas bagi kepolisian dan aparat penegak hukum lain dalam memanfaatkan penyadapan sebagai metode memperoleh alat bukti.
Dalam kunjungan tersebut, Sturman didampingi sejumlah anggota Baleg DPR RI, antara lain Rycko Menoza, Eva Monalisa, Arif Rahman, Siti Aisyah, Karmila Sari, Melati, Kartiks Sandra Desi, M. Muazzim Akbar, M. Giri Ramanda Kiemas, I Nyoman Parta, Abdullah, Jazuli, dan Edison Sitorus.







