Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), Sturman Panjaitan, menyatakan Panja sepakat menyusun RUU ini sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Sturman Panjaitan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Keputusan itu diambil dalam rapat Panja RUU Migas yang berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Panja menegaskan perbaikan teknis telah dilakukan sebanyak 39 item terhadap naskah RUU Migas.
Perbaikan teknis tersebut dimaksudkan untuk memperkuat aspek konsepsi dan penyusunan bahasa hukum dalam rancangan undang-undang.
Salah satu perubahan teknis adalah penghapusan penjelasan Pasal 7 dalam naskah RUU.
Istilah “kontraktor” dipindahkan menjadi definisi baku pada Bab I Ketentuan Umum.
Panja juga melakukan koreksi rujukan pasal, penyeragaman istilah, dan penyempurnaan tanda baca pada naskah RUU Migas.
Adapun catatan mengenai aspek substansi diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengusul RUU.
Laporan harmonisasi disusun berdasarkan kewenangan Baleg DPR RI untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
Berdasarkan hasil harmonisasi tersebut, Panja menilai RUU Migas telah layak diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR.
Hasil harmonisasi ini kemudian disetujui oleh fraksi-fraksi dalam rapat pleno Baleg DPR RI.
Jika RUU Migas mendapat persetujuan dalam rapat paripurna sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, Pimpinan DPR akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah selanjutnya akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) sebagai dasar untuk melanjutkan pembahasan RUU Migas bersama DPR RI.







