Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mempertanyakan penggunaan istilah asing dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran saat rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Penyiaran di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).
Dalam pertemuan itu, Sturman menyorot istilah “over the top” dan mempertanyakan apakah istilah tersebut memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia serta relevansinya dalam konteks regulasi digital saat ini.
Sturman mengungkapkan kebingungan atas terjemahan harfiah yang tak lazim dan meminta klarifikasi dari pihak pengusul mengenai penggunaan istilah tersebut dalam rumusan undang-undang.
Dalam diskusi, dijelaskan bahwa Over-the-Top (OTT) merujuk pada layanan penyedia konten yang disalurkan melalui jaringan internet tanpa bergantung pada infrastruktur penyiaran tradisional.
Contoh layanan OTT yang disebutkan antara lain Netflix, Amazon Prime Video, Vidio, dan Viu, serta berbagai platform streaming digital lainnya yang menyediakan konten audiovisual secara langsung kepada pengguna.
Perkembangan layanan OTT disebut telah mengubah pola konsumsi media publik, bergeser dari sistem penyiaran konvensional ke model berbasis internet.
Selain OTT, frasa User-Generated Content (UGC) turut dibahas sebagai kategori konten yang dibuat dan diunggah oleh pengguna pada platform digital seperti media sosial dan layanan berbagi video.
Pembahasan kedua istilah ini dipandang penting karena RUU Penyiaran berupaya menyesuaikan kerangka hukum dengan perkembangan teknologi dan lanskap media yang berubah cepat.
Salah satu isu materiil dalam harmonisasi adalah pembatasan dan perluasan kewenangan pengawasan, termasuk kemungkinan penambahan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap konten di platform digital.
Beberapa platform yang disebut beroperasi dalam ekosistem internet adalah YouTube, TikTok, Netflix, dan Instagram, yang saat ini juga berada dalam ruang pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Hak Cipta.
Baleg menegaskan bahwa proses harmonisasi harus menghasilkan rumusan istilah yang baku dan jelas agar regulasi bisa mengikuti kemajuan teknologi sekaligus memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku industri media.







