Sturman Panjaitan, Ketua Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang juga Wakil Ketua Baleg, menyatakan masukan dari Papua menjadi elemen krusial dalam perancangan RUU Masyarakat Adat.
Pada pertemuan dengar pendapat yang digelar pada Jumat (7/8/2026), Baleg bertemu Pemerintah Provinsi Papua, akademisi, perwakilan masyarakat adat, dan anggota DPR Papua untuk menghimpun aspirasi daerah.
Rapat tersebut dimanfaatkan untuk menggali usulan dari setiap daerah dengan harapan dapat disintesiskan dan dibahas bersama pemerintah pusat.
Proses penyusunan RUU Masyarakat Adat sejatinya telah berlangsung sejak 2010 namun hingga kini belum selesai ditetapkan.
Salah satu pokok bahasan yang dianggap mendesak adalah pengaturan terkait penguasaan dan pengelolaan tanah adat.
Sturman mencatat masih terdapat tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah adat tersebut.
Kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain diminta memastikan masyarakat hukum adat memperoleh ruang yang jelas dalam pengelolaan tanah ulayat sesuai ketentuan yang berlaku.
Baleg mengharapkan RUU Masyarakat Adat dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas kewenangan pemerintah dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Masukan dari Papua dipandang sebagai salah satu bahan penting untuk merumuskan regulasi yang mampu menjawab persoalan masyarakat adat, termasuk pengelolaan wilayah dan tanah ulayat.







