Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyelesaikan proses harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sturman Panjaitan, Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU, di Gedung DPR pada 23/7/2026.
Panja menetapkan delapan poin penyempurnaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki substansi dan keterpaduan hukum dalam RUU hasil harmonisasi tersebut.
Proses harmonisasi dilaksanakan melalui pembahasan intensif bersama pengusul dari Komisi IV DPR RI sepanjang 2 Juni hingga 16 Juli 2026.
Panja juga meminta masukan dari Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pertemuan yang digelar pada 9 dan 15 Juni 2026.
Salah satu tujuan revisi Undang-Undang Kehutanan adalah memperkuat perlindungan kawasan hutan, menyelesaikan konflik agraria, serta menata ulang sistem perizinan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.
Rincian penyempurnaan mencakup koreksi teknis terhadap 13 catatan agar sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Rumusan Pasal 4 ayat (2) disesuaikan agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara melainkan hutan hak yang berada di bawah penguasaan masyarakat hukum adat.
Baleg menambahkan kewajiban pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pengukuhan kawasan hutan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (5).
Selain itu, rumusan Pasal 24 dan Pasal 41 dikembalikan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengecualian pemanfaatan kawasan hutan dan kewajiban reboisasi.
Penambahan ketentuan pada Pasal 61A ayat (6) mengatur keberadaan masyarakat adat serta penguasaan dan kepemilikan tanah eksisting dalam basis data kawasan hutan.
Baleg juga menyepakati tambahan pada Pasal 81 ayat (3) yang mewajibkan pelibatan masyarakat terdampak pada seluruh tahapan proses pengukuhan kawasan hutan.
Melalui penyempurnaan ini, Baleg berharap revisi Undang-Undang Kehutanan akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam tata kelola kawasan hutan serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat hukum adat.
Perbaikan aturan tersebut juga ditujukan untuk mendorong pengelolaan sumber daya hutan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak terkait.







