Pemerintah mencatat pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga semester I-2026 mencapai 5,19 juta ton, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4 juta ton.
Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, Teni Widuriyanti, menyampaikan angka tersebut per tanggal 6 Juli 2026, atau setara dengan 129 persen dari target, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Kamis, 9 Juli 2026.
Capaian ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029.
Dalam kerangka itu, Bappenas diberi mandat untuk memastikan kebijakan pengadaan dan pengelolaan gabah serta beras dalam negeri selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Penugasan pengelolaan cadangan juga telah dimasukkan ke dalam RKP 2025 dan RKP 2026 melalui Program Prioritas Swasembada Pangan, khususnya pada kegiatan prioritas pengelolaan cadangan pangan.
Bappenas menilai realisasi di paruh pertama tahun ini menunjukkan posisi cadangan beras pemerintah relatif kuat dibandingkan target.
Sebagai perbandingan, pada 2025 pengelolaan CBP mencapai 5,01 juta ton atau 167 persen dari target 3 juta ton.
Ke depan, Bappenas merekomendasikan optimalisasi pemanfaatan CBP untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus menjaga stabilitas harga beras antarwaktu dan antarwilayah.
Cadangan tersebut juga diharapkan memperkuat program bantuan pangan agar penyaluran beras kepada masyarakat lebih tepat sasaran.
Selain itu, Bappenas mendorong perluasan pelibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam penyaluran beras dan pengembangan penerapan sistem resi gudang sebagai instrumen pengelolaan stok serta pembiayaan komoditas pangan.
Sebagai tindak lanjut, Bappenas akan menyusun konsep dan strategi pengelolaan cadangan pangan yang lebih dinamis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di masa mendatang.







