Pemerintah akan menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintahan pusat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan rencana tersebut secara virtual, dikutip pada Selasa, 1 September 2026.
Penataan ini dimasukkan dalam upaya reformasi tata kelola guru dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan kesinambungan bagi guru dalam menjalankan tugas pengabdian mereka.
Pemerintah menilai penguatan posisi guru penting karena peran mereka sebagai investasi bagi masa depan anak-anak Indonesia.
Qodari menegaskan bahwa langkah ini melampaui aspek administrasi semata dan diarahkan pada penguatan kerangka karier yang terpadu secara nasional.
Ketentuan teknis mengenai penatausahaan kepegawaian serta penganggarannya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
Bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, tersedia peluang mengikuti seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dimulai pada 2027.
Jika peserta gagal dalam seleksi tersebut, maka status kepegawaiannya tetap sebagai PPPK penuh waktu.
Untuk guru PPPK paruh waktu, pemerintah membuka mekanisme pengalihan menjadi PPPK penuh waktu melalui usulan instansi masing-masing.
Mekanisme pengalihan bagi PPPK paruh waktu tersebut direncanakan mulai diberlakukan pada Januari 2027.
Pemerintah menegaskan bahwa proses pengangkatan melalui jalur CPNS berlangsung berdasarkan seleksi, bukan melalui pengangkatan otomatis.
Diharapkan penataan ini memberi kejelasan karier bagi guru serta mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah.







